Loading...

Senin, 06 Mei 2019

EFESIENSI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PTKIS DALAM MEMBANGUN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE


EFESIENSI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PTKIS
DALAM MEMBANGUN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE
A.            Latar Belakang  Masalah
Perspektif sejarah lembaga-lembaga pendidikan Islam khususnya madrasah dan pesantren itu tumbuh dari bawah, dari gagasan tokoh-tokoh agama setempat. Pada permulaannya dari pengajian yang lantas mendirikan mushalla atau masjid, madrasah diniyah, kemudian mendirikan lembaga pendidikan pesantren atau madrasah diniyyah. Sebagian besar berkembang dari kondisi kecil dan kondisinya serba terbatas. Kemudian ada yang tumbuh dan berkembang dengan pesat atau mengalami continuous quality improvement, ada juga yang jalan di tempat (stagnant) dan ada pula yang mati. Lembaga pendidikan yang bertahan akan terus berkembang hingga mampu mendirikan lembaga-lembaga pendidikan umum dan perguruan tinggi. Sejak dekade 90-an, kesadaran umat untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam mulai bangkit di mana-mana dan beberapa diantaranya telah mampu menjadi sekolah unggul atau sekolah yang efektif (effective school).[1]
Perkembangan dunia pendidikan sudah seyogyanya diselenggarakan dengan orientasi pada internasional. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Makna yang terkandung dalam hadis Nabi Saw tersebut adalah memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu di tempat yang jauh, sehingga dikemudian hari kembali dapat memberikan peringatan, pencerahan dan pemberdayaan bagi kaumnya.[2] Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur’an surat Taubah ayat 122, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Kandungan ayat al-Qur’an diatas memberikat pelajaran bahwa perguran tinggi memiliki peranan penting dalam pembangunan bangsa, ia merupakan sebuah sarana untuk melahirkan kaum terdidik dan intlektual guna menata kehidupan bangsa menuju arah yang lebih baik. Semakin banyak kalangan terdidik yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, maka akan ada harapan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di negara ini berkembang lebih cepat.[3] Internasionalisasi pendidikan merupakan keniscayaan apabila sebuah bangsa ingin memiliki peradaban yang unggul. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah sampai abad ke 13 memiliki semangat orientasi internasional yang kuat. Salah satu contohnya adalah getolnya ilmuwan muslim untuk mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi untuk diterjemahkan, dikritisi dan dikembangkan sehingga melahirkan pemikiran, ilmu dan teknologi baru. Sesungguhnya ilmu pengetahuan, seni, dan peradaban itu kata Rasululah merupakan “hikmah yang hilang, di manapun dan kepada siapapun, ambillah”.
Baru-baru ini, semangat internasionalisasi pendidikan mulai berkembang di Indonesia misalnya dengan dibukanya Sekolah Nasional Bertaraf Internasional (SNBI). Juga semakin banyaknya lembaga pendidikan yang melakukan akreditasi dan standarisasi tidak hanya oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN), tetapi juga badan regional dan internasional semacam Asean University Network (AUN) ataupun Association of Southeast Asia Institute of Higher Learning (ASAIHL), International Standard Organization (ISO). Semakin berkembang sekolah atau perguruan tinggi yang menjalin kerjasama dalam berbagai bentuk seperti pertukaran guru dan pelajar, pengadaan pilot project bersama, twining programs, sisters schools dan lain sebagainya.
Globalisasi lebih bersifat pemaksaan kehendak, aspirasi, dan kepentingan negara maju terhadap negara sedang berkembang untuk melakukan integrasi dalam pasar bebas bersama. Melalui Multi National Corporation (MNC) dan Trans National Corporation (TNC) yaitu Bank Dunia (World Bank), International Monetary Foundation (IMF) dan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Globalisasi membonceng neo capitalism, neo liberalism dan neo colonialism. Menurut Stiglitz, globaliasi merupakan interdependensi yang a-simetris (tidak sejajar) antar negara, lembaga, dan aktornya. Negara-negara sedang berkembang yang serba terbatas kemampuan dan ketercukupannya di bidang sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sistem organisasi, sistem politik, sistem informasi dan komunikasi dan lain sebagainya harus bersaing dengan bebas (tanpa proteksi) dengan kekuatan negara maju yang dimotori oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Persaingan dan pertandingan ini dapat diibaratkan petinju kelas terbang mini harus bertanding dengan kelas berat. Karena itu, interdependesi yang seperti itu jelas lebih menguntungkan negara–negara maju. Padahal, globalisasi awalnya dikampanyekan untuk membuka peluang bagi negaranegara berkembang guna meningkatkan kesejahteraannya melalui perdagangan global, tidak terbukti sama sekali, karena yang terjadi justru sebaliknya yaitu tatanan dunia yang penuh dengan ketidak-adilan, dan
bahkan penindasan dan penjajahan baru (neo colonialism).
[4]
Perkembangan isu di era globalisasi selanjutnya seputar good university governance atau tata kelola universitas yang baik, yang menjadi pokok pemikirannya adalah ukuran–ukuran yang harus dilakukan dalam tata kelola pemerintah yang baik ada empat instrumen utama, yaitu transparansi, awareness, accountability, dan responsibility. Empat instrumen tersebut dapat diterapkan pada perguruan tinggi dan satuan kerja utama yang ada di Kemenristekdikti, sehingga bisa berjalan dengan baik.[5] Namun setidaknya ada 8 hal yang menjadi acuan Good University Governance yaitu :
1.        Participation: Partisipasi dapat langsung maupun melalui institusi perwakilan yang legitimate. Partisipasi harus informatif dan terorganisir. Ini mensyaratkan adanya kebebasan berasosiasi dan berekspresi di satu sisi dan sebuah civil society yang kuat dan terorganisir.
2.        Rule of law: legal atau hukum dan peraturan yang ditegakkan secara komprehensif. Ia juga memerlukan perlindungan penuh terhadap HAM, terutama bagi kaum minoritas. Proses enforcement hukum yang imparsial membutuhkan lembaga peradilan yang independen dan kepolisian yang juga imparsial dan tidak korup.
3.        Transparency: pengambilan dan pengimplementasian keputusan dilakukan dalam tata cara yang mengukuti hukum dan peraturan. Ia juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses langsung oleh mereka yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Informasi yang tersedia haruslah dalam bentuk dan media yang mudah dimengerti.
4.        Responsiveness: institusi dan proses didalamnya yang mencoba untuk melayani semua stakeholders dalam kerangka waktu tertentu yang sesuai.
5.        Consensus oriented: memerlukan mediasi dari kepentingan-kepentingan yang berbeda di masyarakat dalam rangka mencapai sebuah konsensus umum dalam masyarakat yang merupakan kepentingan atau keputusan yang terbaik yang dapat dicapai untuk seluruh masyarakat. Ini memerlukan perspektif luas dan jangka panjang mengenai apa yang diperlukan untuk pengembangan manusia secara berkesinambungan. Ini hanya dapat dicapai melalui pemahaman yang baik atas konteks historis, kultural dan sosial di komunitas atau masyarakat tersebut.
6.        Equity and inclusiveness: Keberadaan sebuah masyarakat bergantung pada proses memastikan bahwa seluruh anggotanya merasa bahwa mereka memiliki kepentingan didalamnya dan tidak merasa dikucilkan dari mainstream masyarakat tersebut. Ini memerlukan semua kelompok, terutama yang paling lemah, memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan keberadaan mereka.
7.        Effectiveness and efficiency: seluruh proses dan institusi tepat sasaran atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat disamping efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk melakukannya. Konsep efisiensi dalam konteks good governance juga mencakup penggunaan sumber daya alam dengan memperhatikan kesinambungan dan perlindungan lingkungan.
8.        Accountability: salah satu kebutuhan utama dalam good governance. Tidak hanya untuk institusi pemerintahan, melainkan juga sektor swasta dan organisasi-organisasi civil society harus bisa diakun oleh publik dan stakeholders-nya. Secara umum, sebuah organisasi atau institusi bertanggung jawab pada pihak-pihak yang dipengaruhi oleh tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan mereka. Akuntabilitas tidak mungkin ditegakkan tanpa adanya transparansi dan supremasi hukum.[6]
Pendidikan merupakan sistem dan cara untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan.[7] Sehingga merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam rangka mengembangkan potensi agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Perguruan Tinggi Indonesia saat ini akan menghadapi berbagai tantangan besar yang perlu di respons dengan bijaksana. Globalisasi ilmu pengetahuan dan revolusi teknologi informasi adalah dua kekuatan besar yang amat mempengaruhi dunia penguruan tinggi Indonesia. Kalau lembaga pendidikan tinggi nasional tidak mampu merespons tantangan globalisasi ini dengan memadai, diperkirakan lembaga tersebut akan tidak mampu mempertahankan eksistensinya di masyarakat dan secara pelan tetapi pasti akan kehilanganan peranannya. Mudah-mudahan ramalan yang pesimistis ini tidak perlu terjadi asal kita mampu mengembangkan strategi- strategi survival yang tepat.[8]
Melalui perguruan tinggilah akan dihasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Tugas perguruan tinggi adalah melahirkan manusia berkualitas. Dari sanalah akan lahir para pemikir, penggagas dan pelaksana dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Oleh karena itulah percepatan pembangunan di negara manapun sangat eratkaitannya dengan peranan dan perkembangan perguruan tinggi di negara tersebut.[9] Dalam era globalisasi saat ini telah membuka mata kita untuk melihat ke masa depan yang penuh dengan tantangan dan persaingan. Era kesejagatan yang tidak dibatasi waktu dan tempat membuat SDM yang ada selalu ingin meningkatkan kualitas dirinya agar tiak tertinggal dari yang lain.[10]
Mempersiapkan suatu masyarakat yang mampu bersaing merupakan salah satu tugas perguruan tinggi yang berkembang saat ini. Masing-masing Perguruan Tinggi dengan segala keterbatasannya dituntut untuk menawarkan berbagai kiat dan ketrampilan yang diperkirakan akan bermanfaat bagi masyarakat dalam memasuki era globalisasi, sehingga mereka nantinya tidak menjadi masyarakat yang tertinggal dibanding dengan masyarakat yang memiliki daya saing yang tinggi. Dalam mencapai maksud tersebut, berbagai program ditawarkan, yang orientasi ahlinya adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM), yang merupakan kunci utama dalam menghadapi daya saing yang tinggi tersebut. Meskipun demikian tidak semua Perguruan Tinggi mampu menawarkan program yang seimbang bagi pengembangan SDM yang meliputi berbagai aspek, terutama aspek moral.[11]
Istilah manajemen secara Etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu management, artinnya ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan  sedangkan dalam bahasa Arab istilah manajemen diartikan sebagai an-nizam atau at-tanzhim, yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penetapan segala sesuatu pada tempatnya. Menurut terminologi terdapat banyak definisi yang di kemukakan oleh para ahli diantaranya adalah : “Theprocess of planning, organizing, learding, and controlling the work of organization members and of using all aviaalbel organizational resources to reach stated organizational goals”.
Makna dari statement diatas adalah maksudnya sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan terhadap para anggota organisasi serta penggunaan seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk meraih tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen sebagaimana dicatat Encyclopedia Americana berbunyi " the art of coordinating the ele-ments of factors of production towards the achievement of the purposes of an organization". Pencapaian sasaran organisasi terjadi melalui peng-gunaan manusia (men), bahan produksi (materials), dan mesin (machines).[12] Banyaknya peraturan-peraturan pemerintah, maka lembaga-lembaga pendidikan yang ada dituntut untuk menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan yang dimaksud. Secara umum kuantitas tenaga pengajar PTKI belum mencapai rasio yang ideal antara perbandingan jumlah dosen dengan mahasiswa. Dari segi kualitas-bila kualitas-ditujukan kepada derajat pendidikan dosen, memang masih terdapat kesenjangan antara tenaga dosen yang berpendidikan S1, S2, S3. sebab yang mendominasi pendidikan S1.[13]
Isu strategis pendidikan tinggi yang tertulis dalam HELTS (Higher Education Long Term Strategy) adalah pada pencapaian kualitas dengan didukung 4 pilar yaitu: akuntabilitas, otonomi, evaluasi, dan akreditasi. Penjabaran isu ini pada level perguruan tinggi adalah bagaimana mendorong perguruan tinggi untuk mampu merancang kegiatan yang berorientasi pada pencapaian kinerja yang ditentukan. Peran pimpinan perguruan tinggi dalam mengelola dan mengatur institusi dan juga peran nyata dari pimpinan ini akan sangat menentukan keberhasilan institusi pendidikan. Kemampuan kepemimpinan dalam penentuan kebijakan pada bidang apa yang akan secara signifikan mendongkrak kinerja akan dapat menjadi arah bagi struktur yang lebih rendah. Sistem pengelolaan institusi pendidikan yang mampu mengelola indikator kinerja akan dapat menyatukan semua aktivitas organisasi menjadi gerakan bersama mencapai visi organisasi.[14]
Kepemimpinan akademik pada pendidikan tinggi merupakan sesuatu yang sangat dinamis. Ada dua model kepemimpinan yang diterapkan pada pendidikan tinggi yaitu kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional.[15] Teori kepempimpinan transaksional menyatakan bahwa kepemimpinan ini merupakan proses negosiasi berdasar pada keseimbangan kekuasaan (power) yang dimiliki pemimpin dan pengikut. Sebagai konsekuensi, keberhasilan kepemimpinan tergantung pada hukuman atau penghargaan yang memungkinkan individu melakukan perubahan. Hal ini juga dapat terkait dengan kepemimpinan yang diarahkan secara kolektif dimana kekuasaan untuk mengendalikan para pengukit untuk bersama-sama mencapai tujuan.[16] Kepemimpinan transformasional memberikan penekanan pada kemampuan untuk memberikan inspirasi dan kemampuan untuk memotivasi komunitas agar dapat merespon perubahan secara efektif.[17] Kepemimpinan ini pada institusi pendidikan tinggi akan mampu membawa pengikutnya mencapai kinerja yang lebih baik.[18] Dalam pengelolaan internasionalisasi program akademik, kepemimpinan dalam integrasi akademik dan sosial pada mahasiswa akan berpengaruh pada kinerja mahasiswa.[19]
Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi dan program lainnya, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi. Kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik merupakan kepemimpinan yang sifatnya integratif dan komprehensif yang tidak dapat secara mudah dipisahkan secara mutual exclusive. Bagaimana kemampuan seorang pemimpin untuk mengatur keseimbangan ketiga jenis kepemimpinan tersebut akan menentukan keberhasilan mencapai visi dan misi organisasi secara baik. Tiga aspek yang perlu diperhatikan untuk dapat terbentuk kepemimpinan yang baik, yaitu kompetensi, pengalaman, dan atribut personal.[20]
Permasalahan lain yang terjadi pada PTKI adalah kurikulum PTKI yang masih belum marketable dalam dunia kerja. Sehingga mata kuliah yang betul-betul terarah kepada pembentukan indikator-indikator individu yang diciptakan. Tumpang tindihnya dalam pembahasan bidang ilmu-ilmu agama sering muncul, dan disajikan dalam bentuk yang utuh. Selain itu, perlu diprogram jenis ketrampilan yang mungkin dapat diwujudkan. Dalam era globalisasi di mana arus informasi sangat deras dan cepat, tidak dapat disangkal lagi bahwa peperangan ideologi akan merambah setiap negara. Secara psikologis setiap individu dan setiap masyarakat akan mencari identitasnya dalam komunitas dunia.
Muhammad Quth mengatakan: “Agaknya untuk dimengerti bahwa realitas kontemporer komunitas muslim dewasa ini yang terburuk sepanjang sejarahnya, tidak perlu memeras otak dan mengerahkan tenaga besar. Demikian halnya pula jika ingin mengerti kondisi buruk kaum muslimin yang bahkan keadaannya lebih memprihatinkan dari pada Jahiliyah yang mengepungnya. Jahiliyah kontemporer dalam banyak hal kelihatan berada di puncak  dengan segala kegagahannya, sementara kehidupan komunitas muslim berada pada posisi pinggir, berputar dalam rotasi Jahiliyah modern.” Lebih lanjut Muhammad Qutb menyatakan bahwa kemunduran yang dialami umat Islam ialah karena ia telah meninggalkan agamanya. Meskipun diantara umat Islam masih mendengungkan dengan setia kalimat tauhidnya namun, keislamannya telah rusak sehingga kalimat tauhid yang diucapkannya hanya vertibalitas belaka sehinghga kemudian ibadah yang dilakukan hanya rutinitas dan tradisi.[21] Perkembangan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, menggiring masyarakat ke dalam kehidupan materialis dan cenderung sekular dengan memisahkan sektor kehidupan dunia dari agama.
Untuk itu semua intuisi, fasilitas dan sarana yang adal di dalam masyarakat Islam harus digunakan, terlebih lagi perguruan tinggi agama Islam sebagai wahana tertinggi dalam kajian dan pendidikan Islam. Di sinilah tantangan terbesar bagi PTKI, yakni melahirkan intelektual muslim yang mampu melahirkan konsep-konsep Islam yang aplikatif dalam masyarakat Islam yang hidup dalam era globalisasi ini.[22] Pendidikan merupakan kunci utama dalam hal ini, tentu saja internalisasi Islam tersebut tidak akan dapat diwujudkan bila ia hanya mengandalkan pendidikan formal, setiap sektor pendidikan formal, non-formal dan informal, harus difungsikan secara integral.
Diantara jalan ini untuk merealisasikan perwujudan hamba Allah yang berkesinambungan tersebut, perlu dirumuskan kebijakan pendidikan umat yang mampu membentuk, mengembangkan dan melaksanakan penghayatan sumber-sumber agama, alam dan sejarah serta pengamalan kemampuan dan ketrampilannya untuk mencapai kesejahteraan dan peningkatan peradilan Islam.[23] Perguruan tinggi Islam memiliki prospek yang cerah dalam proses ini, sebab salah satu modal yang dimiliki umat Islam dibidang pendidikan ialah kesadaran dan keyakinan umat akan dinul Islam sebagai materi program pendidikan dan sebagai sumber nilai.[24]
Lebih jauh dalam upaya menciptakan masyarakat yang menjiwai norma-norma agama diharapkan setiap Perguruan Tinggi Agama Islam dapat menanamkan dan mengembangkan prinsip-prinsip moral Islam, sesuai misi Rasulullah SAW, yaitu “Innama bu’istu liutammima Makarimal Akhlaq”  sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tuntutan masa depan bagi Perguruan Tinggi Agama Islam adalah menghasilkan alumni yang memiliki moral yang tinggi serta kedalaman ilmu pengetahuan. Dalam pada itu secara intuisi, Perguruan Tinggi Agama Islam diharap dapat mengaplikasikan nilai-nilai moral yang tinggi secara internal di lingkungan kampus dan dapat menyebarluarkannya di masyarakat.[25]
Ciri khas yang menandai Perguruan Tinggi Agama Islam terlihat secara jelas pada beban studi yang ditawarkan kepada mahasiswa dan produk yang dihasilkannya. Sebagai wahana pengembangan sumber daya manusia (SDM), Perguruan Tinggi Agama Islam secara konsisten berupaya menghasilkan produk yang memiliki berbagai kompetensi. Diantaranya kompetensi akademik yang berkaitan dengan metodologi keilmuan, kompetensi profesional yang menyangkut dengan kemampuan penerapan ilmu dan teknologi dalam realitas kehidupan, dan kompetensi intelektual yang berkaitan dengan kepekaan terhadap persoalan yang berkembang.
Sasaran ini tentu saja sangat sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan sekaligus memenuhi panggilan al-Qur'an yang memotivasi penajaman intelektual. Dengan demikian, idealnya, SDM yang dihasilkan lembaga pendidikan tinggi Islam memiliki kualitas yang handal dan mampu bersaing di tengah masyarakat. Selain sebagai wahana yang berorientasi kepada peningkatan kualitas SDM yang merupakan kunci kemampuan daya saing yang tinggi, Perguruan Tinggi Agama Islam juga dibangun sebagai wahana untuk alih teknologi dan pengembangannya serta sebagai lembaga mitra dalam perencanaan dan pemecahan problematika umat. SDM yang dihasilkan Perguruan Tinggi Agama Islam diharapkan memiliki keunggulan dalam pengembangan keilmuan serta keluhuran moral.
Sebagai wahana alih teknologi dan pengembangannya, lembaga pendidikan tinggi agama Islam memfokuskan diri pada pengembangannya, lembaga pendidikan tinggi agama Islam memfokuskan diri pada pengembnagan kajian dan penelitian terhadap tiga ayat Tuhan secara simultan, yaitu:
1.        al-ulum an-Naqliyah
2.        al-ulum al-Kauniyah
3.        al-ulum al-insaniyah
Dengan kondisi yang demikian, lembaga tinggi agama Islam mampu mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam menghadapi era globalisasi. Selain aspek intelektual, Perguruan Tinggi Agama Islam sangat mementingkan aspek moral, sehingga lembaga ini peka terhadap problematika yang dihadapi umat serta turut serta membanmtu mencarikan jalan keluarganya. Dalam hal ini, lembaga pendidikan tinggi Islam melalui tugas pokoknya, melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian pada masyarakat dapat melaksanakan berbagai jenis partisipasi yang bersifat moral, baik dalam bentuk pemikiran dan gagasan, tenaga, kemahiran dan ketrampilan.
Partisipasi optiomal yang diberikan lembaga pendidikan tinggi Islam diharapkan dapat memberi arah yang jelas terhadap perkembangannya dan perubahan yang terjadi, serta dapat mewujudkan kemslahatan maysrakat dalam mempersiapkan diri memasuki era globalisasi.[26]
Secara umum eksistensi PTKI dalam diskursus pendidikan tinggi di era global yang terjadi saat ini dan masa-masa yang akan datang dapat dirumuskan ciri-cirinya sebagai berikut:
1.        Terjadi pergeseran; dari konflik ideologi dan politik ke arah persaingan perdagangan, investasi, dan informasi, dari keseimbangan kekuatan (balance power) ke arah keseimbangan kepentingan (balance of interest)
2.        Hubungan antar negara /bangsa secara struktural berubah dari sifat ketergantungan (dependency) ke arah saling tergantung (interdependency); hubungan yang bersifat primordial berubah menjadi sifat tergantung kepada posisi tawar menawar (bargaining position)
3.        Batas-batas geografi hampir kehilangan arti operasionalnya. Kekuatan suatu negara dan komunitas dalam interaksinya dengan negara (komunitas lain) ditentukan oleh kemampuannya memanfaatkan keunggulan komoeratif (comperative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage)
4.        Persaingan antar negara sangat diwarnai oleh perang penguasaan teknologi tinggi. Setiap negara terpaksa menyediakan dana yang besar bagi penelitian dan pengembangan.
5.        Terciptanya budaya dunia yang cenderung mekanistik, efisien, tidak menghargai nilai dan norma yang secara ekonomi dianggap tidak efisien.[27]

Dampak yang diperoleh umat Islam dari globalisasi dunia sungguh tidak dapat dipuingkiri. Namun, aspek kemanfaatan itu tidak harus melalaikan kita dari dampak negatif yang ditimbulkannya, dampak negatif tersebut meliputi:
1.        Pemiskinan nilai spiritual, tindakan sosial yang tidak mempunyai implikasi materi (tidak produktif) dianggap sebagai tindakan yang tidak rasional.
2.        Sebagian manusia seakan-akan mengalami kejatuhan dari makhluk spiritual menjadi makhluk material, yang menyebabkan nafsu hayawaniyah menjadi pemandu kehidupan.
3.        Peran agama digeser menjadi urusan aherat sedangkan urusan dunia menjadi wewenang sains (sekulastik)
4.        Tuhan hanya hadir dalam pikiran, lisan dan tulisan, tetapi tidak hadir dalam perilaku dan tindakan.
5.        Gabungan ikatan primordial dengan sistem politik modern melahirkan nepotisme, birokratisme dan otoriterisme.
6.        Individualistik. Keluarga pada umumnya kehilangan fungsinya sebagai unit terkecil pengambil keputusan. Seseorang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, tidak lagi bertanggung jawab pada keluarga. Ikatan moral dalam keluarga semakin lemah, dan keluarga dianggap sebagai lembaga yang teramat tradisional.[28]
7.        Terjadinya frustasi eksitensial dengan ciri-cirinya: Pertama, hasrat yang berlebihan untuk berkuasa, bersenang-senang mencari kenikmatan, yang biasanya tercermin dalam perilaku yang berlebihan untuk mengumpulkan uang, untuk bekerja, dan kenikmatan seksual. Kedua, kehampaan eksistensial berupa perasaan serba hampa, tak berarti hidupnya, dan lain-lain. Ketiga, neuroris neogenik; perasaan hidup tanpa arti, bosan, apatis, tak mempunyai tujuan dan sebagainya.[29]
8.        Akibat globalisasi informasi, manusia akan menghadpai tantangan globalisasi nilai, apa yang diterima melalui informasi oleh sebagian orang dikukuhkan menjadi nilai yang dianggap baik, terutama oleh generasi atau kelompok yang belum memegang nilai agama dan nilai sosial dan budaya dengan kuat. Sehingga, sebagian orang terutama generasi muda boleh jadi akan kehilangan kreatifitas, karena kenikmatan kemajuan. Sehingga apabila muncul tantangan, mereka akan mengalami keterlanjutan.[30]
Pembahasan penelitian disertasi ini mengkaji lebih mendalam seputar Peguruan tinggi agama Islam mempunyai peran penting. Yakni melahirkan intelektual muslim yang mampu melahirkan konsep-konsep Islami yang aplikatif dalam masyarakat Islam yang hidup dalam era globalisasi. Manfaat yang diperoleh umat Islam dari globalisasi dunia memang tak dapat dipungkiri. Namun, banyak juga dampak negatif yang ditimbulkanya.  Perguruan tinggi agama Islam mempunyai beberapa keunggulan . Yaitu, selain sebagai wahana yang berorientasi kepada peningkatan kualitas SDM, tapi juga dibangun sbagai wahana untuk alih teknologi dan pengembanganya serta sebagai lembaga mitra dalam perencanaan dan pemecahan problematika umat. Dalam perkembanganya, Perguruan Tinggi Islam memiliki beberapa hambatan yang harus dihadapi ketika bersaing dengan Perguruan Tinggi umum lainya.
Globalisasi adalah suatu kondisi di mana dunia mengalami penyebaran informasi, teknologi dan penggunaannya dengan persaingan dalam berbagai kegiatan untuk semua orang dan bangsa. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi setiap manusia Indonesia untuk membangun kualitas. Pendidikan manajemen mutu itu sendiri dalam menghadapi tantangan global tidak mudah, namun akan terbalik, jika dilakukan bersama oleh berbagai pihak, terutama pimpinan yang berkomitmen, memiliki visi untuk masa depan yang kredibel (kredibel karena kejujuran dan komitmen terhadap diri mereka sendiri dan institusi), memiliki upaya besar untuk mewujudkan visi dan misinya, akseptabilitas dan akuntabilitas (diterima bawahan dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya), secara konseptual terampil (menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi), sosial (mampu bergaul dan memiliki jaringan atau jaringan yang luas), dan teknis (untuk lebih berwibawa dan tidak menipu bawahannya).

 
B.            Identifikasi, Pembatasan dan Perusmusan Masalah
1.             Identifikasi Masalah
a.              Good University Governance adalah sebuah brain storming baru bagi lembaga pendidikan tinggi yang bertujuan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.
b.        Manajemen pengelolaan perguruan tinggi dalam konsep Good University Governance harus memenuhi standar minimum penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan pemerintah dan memiliki orientasi peningkatan mutu bertaraf (berwawasan) internasional.
c.              Manajemen pendidikan pada perguruan tinggi dalam konsep Good University Governance adalah terpenuhinya mutu kurikulum sebagai dasar pengembangan kepribadian, moral dan kompetensi mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan.
d.        Manajemen sumber daya manusia dalam konsep Good University Governance adalah terpenuhinya standar minimum kompetensi tenaga pendidik sebagai agen transformasi keilmuan dan pengembangan mahasiswa, terealisasinya seluruh capaian kompetensi dalam performance skill setiap lulusan dan mampu menjadikan mahasiswa profesional dalam bidang keilmuannya.
e.              Manajemen keuangan dalam konsep Good University Governance adalah terswadayanya semua kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dan teraktualisasi pada pemenuhan pembiayaan pengembangan pendidikan tinggi.
f.              Manajemen sarana dan prasarana dalam konsep Good University Governance adalah terpenuhinya sarana dan prasarana sesuia dengan kebutuhan pembelajaran baik yang bersifat akademik maupun non akademik.
g.         Manajemen kerjasama dalam konsep Good University Governance adalah terjalinnya kegiatan kerjasama antara perguruan tinggi dengan instansi pemerintah dan swasta yang mampu mendukung peningkatan mutu lembaga, program studi, lulusan, alumni dan yang lebih luas lagi adalah pengembangan karya (produk) yang dapat dihasilkan dari sebuah program studi.
h.        Manajemen Mutu dalam konsep Good University Governance adalah adanya sistem penjaminan mutu Internal dan eksternal perguruan tinggi yang terintegrasi.
i.               Pentingnya integrasi kebijakan antar elemen manajemen atau seluruh manajemen.

2.             Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, penelitian ini dibatasi hanya pada manajemen sumber daya manusia dalam konsep Good University Governance yang dilakukan pada Perguruan Tinggi Kegamaan Islam (PTKI) Kopertais I DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program Doktor Pengkajian Islam Universitas Islam Jakarta Tahun 2018-2019.

3.             Perumusan Masalah
Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
a.              Bagaimana konsep manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Good University Governance?
b.        Sejauh mana tingkat efisiensi manajemen sumber daya manusia di PTKIS dalam rangka mewujudkan Good University Governance?

C.            Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:
a.               Bagaimana konsep manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Good University Governance?
b.        Sejauh mana tingkat efisiensi manajemen sumber daya manusia di PTKIS dalam rangka mewujudkan Good University Governance?


D.            Signifikansi dan Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi positif dalam peningkatan mutu manajemen sumber daya manusia di bidang pendidikan tinggi sehingga kualitas sumber daya manusia pendidikan tinggi Indonesia di masa yang akan datang memiliki kualitas yang unggul dan mampu menjadi stakeholder pembangunan Indonesia yang lebih baik.


E.            Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Kajian seputar manajemen sumberdaya manusia Peguruan Tinggi Keagamaan Islam banyak terdapat dalam Jurnal-jurnal Nasional maupun Internasional serta literatur yang secara spesifik membahas seputar konsep manajemen sumberdaya manusia. Guna memberikan sajian penelitian yang komprehensif, penulis sajikan beberapa penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan topik terkait berikut bahasan dan posisi penelitianya:
1.             Buku Good University Governance (Tata Kelola Universitas Yang Baik), Pada buku ini membahas seputar konsep good university governance yang awalnya memang muncul dalam tataran korporasi yaitu good corporate governance, namun saat ini diterapkan pada institusi perguruan tinggi. Pada dasarnya, pendidikan tinggi yang pada praktiknya dijalankan oleh institusi perguruan tinggi dimaksudkan untuk dapat menjadi komunitas kaum intelektual suatu bangsa. Komunitas intelektual ini kemudian diharapkan untuk menjadi komunitas yang mampu menelurkan inovasi-inovasi dan pemikiran-pemikiran dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh bangsa itu. Komunitas pendidikan tinggi juga dijadikan sebuah garda moral dan penjaga nilai-nilai luhur yang dianut oleh suatu bangsa, termasuk budaya, adat istiadat dan sebagainya. Dengan peranan dan harapan yang besar inilah kemudian anggota komunitas pendidikan tinggi kemudian mendapat posisi yang terhormat di tengah masyarakat. Gelar sebagai seorang sarjana merupakan gelar yang dipandang terhormat di tengah masyarakat. Inilah arti pendidikan tinggi di tengah masyarakat tradisional. Contohnya dapat kita lihat pada tatanan kehidupan bangsa Cina dan Mesir pada zaman dahulu, dimana gelar keserjanaan merupakan gelar yang mendapat posisi tinggi di tengah masyarakat. Di kedua bangsa itu, kita juga melihat perguruan tinggi menjadi basis pengembangan kebudayaan dan teknologi, contohnya budaya sastra di Cina. Secara tradisional, peranan institusi perguruan tinggi berfokus pada transfer atau konservasi ilmu pengetahuan (knowledge) dan diharapkan untuk menjadi komunitas yang memegang teguh nilai-nilai (values) yang dianggap ideal atau dijunjung tinggi suatu bangsa. Ia diharapkan menjadi sebuah komunitas yang mampu melindungi dirinya dari kooptasi nilai-nilai lingkungan diluarnya yang mungkin korup atau mengandung keburukan. Inilah yang mendasari perlunya status independensi atau otonomi perguruan tinggi. Selain itu, sebuah kebebasan atau independensi juga diperlukan untuk mendukung terwujudnya inovasi atau perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan. Kebebasan itu juga kemudian menyentuh individu-individu yang tercakup dalam komunitas tersebut, karena pada hakikatnya, inovasi dan pemikiran itu bukan dihasilkan oleh institusi, melainkan individu-individu didalamnya. Secara sederhana, good university governance dapat kita pandang sebagai penerapan prinsip-prinsip dasar konsep “good governance” dalam sistem dan proses governance pada institusi perguruan tinggi, melalui berbagai penyesuaian yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi secara khusus dan pendidikan secara umum. Basis pada tujuan pengembangan pendidikan dan keilmuan akademik, pengembangan manusia seutuhnya. Yang lain ditempatkan sebagai alat atau means, bukan tujuan dasar.[31]
2.             Hubungan antara Kapabilitas Kepemimpinan, Kompetensi Dosen, Komitmen Dosen, dan Akuntabilitas Lembaga dengan Kinerja Lembaga dalam Pelaksanaan Penjaminan Mutu pada Universitas Negeri di Jawa Timur. Kepemimpinan yang kuat memiliki visi ke depan, memiliki komitmen yang tinggi untuk selalu membangun kualitas di lembaganya. Kualitas merupakan kunci ke arah program yang berhasil. Kurang perhatian terhadap kualitas akan mengakibatkan kegagalan dalam jangka panjang. Globalisasi merupakan era dimana transparansi dan persaingan dalam berbagai aktivitas yang tidak pandang bulu harus dihadapi oleh orang-orang yang memiliki komitmen, bersih, sehat, disiplin, hormat menghormati, patriotisme dan masa depan yang jelas, semangat, motivasi, etos kerja, pengetahuan, teknologi, seni dan etika profesi dan mempertahankan budaya utama yaituacountability dan responsibility.
3.             Paper riset berjudul Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good University Governance Terhadap Citra Serta Implikasinya Pada Keunggulan Bersaing Perguruan Tinggi Negeri Pasca Perubahan Status Menjadi Bhmn (Survei Pada Tiga Perguruan Tinggi Negeri Berstatus Bhmn Di Jawa Barat), dalam paper ini membahas Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena persaingan yang semakin tinggi antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta pasca perubahan status menjadi BHMN yang kemudian berubah menjadi BLU. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip-prinsip good university governance terhadap citra serta implikasinya pada peningkatan keunggulan bersaing perguruan tinggi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif dengan metode explanatory survey. Ukuran sampel dalam penelitian ini sebanyak 400 responden yang diambil dengan menggunakan teknik sampling systematic random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaam, observasi, dan angket. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Structural Equation Model (SEM) dengan program Lisrel. Hasil penelitian dan temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan Good University Governance pada Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BHMN di Jawa Barat masih rendah, (2) Gambaran mengenai citra perguruan tinggi negeri berstatus BHMN di Jawa Barat yang terdiri dari reputation, personality, ethics/value dan corporate identity dinilai masih kurang baik, (3) Gambaran mengenai keunggulan bersaing Perguruan Tinggi negeri berstatus BHMN di Jawa Barat yang terdiri dari dimensi superior asset, superior capabilities dan superior control dinilai lebih rendah dibandingkan dengan Perguruan Tinggi lainnya, (4) Penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Good University Governance yang diterapkan oleh masing-masing perguruan tinggi yang terdiri dari dimensi participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus oriented, equity & inclusiveness, effectiveness & efficiency serta accountability, berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra yang meliputi dimensi reputation, personality, ethics/value dan corporate identity, (5) Penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Good university Governance yang diterapkan oleh masing-masing perguruan tinggi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing, (6) Penelitian ini menunjukan bahwa Citra berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing.[32]
4.             Paper  penelitian Good University Governance Untuk Meningkatkan Excellent Service Dan Kepercayaan Mahasiswa (Studi Kasus Fakultas Ekonomi Universitas Semarang), pada riset ini membahas seputar analisa dampak dari implementasi good university governace (GUG) dalam upaya peningkatan excellent service dan kepercayaan mahasiswa (Trust) di Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. 225 responden digunakan untuk memberikan tanggapan pelaksanaan GUG, excellent service dan memberikan penilaian tingkat kepercayaannya terhadap Fakultas. Alat analisis yang digunakan adalah metode student satisfaction index (SSI) dan structural equation modeling (SEM). Dengan menggunakan metode SSI ditemukan atribut layanan yang menjadi sasaran perbaikan kualitas layanan di FE USM yaitu efektifitas pembelajaran tentang kemudahan untuk bertemu dosen diluar kelas selama jam kerja dan pelayanan fasilitas (layanan sarana dan prasarana): kondisi sarana ibadah dan toilet di FE USM. Sedangkan hasil Analisis SEM menunjukkan bahwa GUG berpengaruh positif signifikan terhadap Excellent Service dan Excellent Service berpengaruh positif signifikan terhadap Trust. GUG secara langsung tidak berpengaruh terhadap Trust. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan tata kelola universitas yang baik (GUG) tidak dapat langsung memberikan kepercayaan (Trust) terhadap mahasiswa tanpa adanya bukti nyata yang dapat dirasakan yaitu pelayanan yang prima (Excellent Service).[33]
5.             Paradigma Pendidikan Tinggi Islam dan Relevansinya Dengan Pasar Kerja di Era Global. Perguruan Tinggi Islam pada fakultas FKIP, belum terserap pasar kerja secara efektif dan efisien di lembaga pendidikan unggulan. Hal itu disebabkan karena kurangnya layanan career center/unit pelayanan kerja, konultan psikolog, kerjasama pemasaran alumni di pasar kerja,  memperbanyak tawaran lowongan dari pasar kerja dan adanya bursa pasar kerja yang dapat memberikan informasi pengenalan dan peluang pasar kerja.[34]
6.             Jean Francois Lyotard, menyebutkan bahwa liberalisasi atas pendidikan tinggi di era global, karena penekanan pada investasi swasta menjadikan pendidikan tinggi berorientasi pada pasar kerja hanya sebagai alat untuk meningkatkan tenaga kerja pada dunia industry.[35] Dengan diberlakukannya Asean Economic Community, maka menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam kegiatan ekonomi, bisnis hingga pendidikan. Salah satunya melakukan penguatan daya saing pada pendidikan tinggi, dengan cara peningkatan mutunya. Sebagai instrumen untuk peningkatan mutu Perguruan Tinggi adalah melakukan evaluasi mutu internal Perguruan Tinggi menggunakan instrumen Evaluasi Mutu Internal Perguruan Tinggi (EMI-PT). Dengan instrumen ini Perguruan Tinggi dapat melakukan evaluasi diri mutu internalnya guna penjaminan mutunya, sehingga tercapailah peningkatan mutu yang terus menerus (continuous improvement). Instrumen EMI-PT terdiri dari 11 standar pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, BAN-PT, AUN dan praktik terbaik pengelolaan Perguruan tinggi. Maka dipandang penting untuk mengadakan evaluasi Mutu Internal menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan perguruan tinggi masih terdapat beberapa kekurangan yaitu pada standar proses, standar sarana dan prasarasarana, standar penilaian, standar penelitian, standar pengabdian pada masyarakat dan standar kerja sama. Berdasarkan hasil tersebut maka strategi peningkatan mutu untuk penguatan daya saing yang dapat dilakukan adalah: membentuk unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk pembuatan e-library, memperbaiki dan meningkatkan sistem evaluasi hasil belajar dengan ranah kompetensi lulusan yang ditetapkan, memotivasi dosen melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan meningkatkan kemampuan menelitinya, meningkatkan berbagai kerjasama untuk memajukan kualitas pendidikan tinggi, output dan outcome-nya.
7.             Philip G. Altbach & Toru Umakoshi, Asian Universities: Historical Perspectives and Contemporary Challenges. Menurutnya bahwa kemunculan universitas modern di Asia, yang menghubungkan perkembangan historis universitas di kawasan ini dengan realitas kontemporer dan tantangan masa depan. Para kontributor menggambarkan sistem pendidikan tinggi di sebelas negara - Korea, China, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, Indonesia, Thailand, India, dan Jepang - dan mengeksplorasi persamaan dan perbedaan melalui dua esai komparatif.[36]
8.             James Arthur & Karen E. Bohlin, mengatakan bahwa perguruang tinggi (University) dapat dan seharusnya membantu mahasiswa membuat keputusan tentang kehidupan pribadi mereka, tentang kebebasan dan tanggung jawab dan tentang jenis kode etik yang mungkin membimbing mereka. Mereka menyadari bahwa universitas memiliki kewajiban yang lebih luas kepada masyarakat, yang melampaui sekadar retorika pernyataan misi. Budaya kewarganegaraan pendidikan tinggi dibutuhkan. Seperti yang dikatakan Profesor Arthur, 'sebuah "budaya kewarganegaraan" terdiri dari nilai-nilai demokratis dan pribadi yang mendasar yang mengharuskan mahasiswa secara aktif terlibat dalam pengalaman pendidikan yang berada di luar wilayah pengukuran'. Mengingat tingkat investasi publik di pendidikan tinggi di Inggris dan Amerika Serikat, orang akan mengharapkan universitas untuk menunjukkan komitmen yang jelas terhadap budaya kewarganegaraan. Buku ini mengkaji budaya kewarganegaraan dari sejumlah perspektif di Amerika Serikat dan Inggris. Tampaknya tanggung jawab utama universitas adalah untuk mendidik murid-muridnya, untuk memperluas pengetahuan mereka, untuk mengajar mereka untuk mengejar kebenaran dan untuk mengembangkan kehidupan intelektual dan kejuruan mereka. Universitas juga dapat membantu mahasiswa membuat keputusan tentang kehidupan pribadi mereka, tentang kebebasan dan tanggung jawab dan tentang jenis kode etik yang mungkin membimbing mereka. Dengan demikian, universitas secara aktif mengembangkan kemampuan kritis mahasiswa untuk memikirkan masalah melalui hal itu muncul dalam kehidupan mereka.[37]


F.             Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong bahwa penelitian kualitatif menghasilkan deskripsi/uraian berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku para informan yang dapat diamati dalam suatu situasi sosial.[38]  Dalam konteks ini peneliti ingin mengetahui bagaimanakah manajemen kepemimpinan Perguruan Tinggi Agama Islam secara filosofis dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan bagaimana peran serta pihak-pihak yang berkepentingan dapat turut serta dalam pengembangan PTKI di Indonesia.[39]  Menurut Danim[40] ada beberapa pertimbangan peneliti sehingga menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, yaitu  mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Moleong berikut ini. Pertama, menyesuaikan penelitian kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.[41]
Berdasarkan data dari Kopertais 1 bahwa terdapat 65 PTKIS yang telah melaksanakan program peningkatan manajemen pendidikan Islam yang berkualitas tinggi dalam sistem pendidikan tinggi nasional. Oleh karena itu, data yang dikumpukan dibedakan kepada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang terkait langsung dengan permasalahan penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang sifatnya menunjang dan memperjelas data primer. Sumber data primer yaitu : sumber data pokok yang diperoleh melalui wawancara. Sumber data sekunder, yaitu dari buku-buku atau surat kabar yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan, yang ada kaitanya dengan judul yang diteliti.[42] Penelitian ini untuk memahami secara mendalam tentang manajemen kepemimpinan Perguruan Tinggi Agama Islam dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Kemudian mencoba menganalisis kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia dalam merumuskan kebijakan terkait manajemen kepemimpinan Perguruan Tinggi Agama Islam.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research) yaitu mengumpulkan, mengklarifikasikan bahan pustaka (literature) sebagai sumber data, yang ada pada akhirnya dinalisis berdasarkan sumber data tersebut. Selain itu pula dapat ditempuh dengan jalan penelitian lapangan (field research), melalui pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatoris, wawancara secara mendalam, analisis dokumen, analisis situs dan metode lain yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif guna mengungkapkan sebab dan proses terjadinya peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian.[43] Sehingga penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka atau dokumentasi dengan menggunakan metode kualitatif.[44] Penelitian ini berusaha memahami secara personal dorongan dan keyakinan yang mendasari tindakan manusia seputar kajian manajemen pendidikan tinggi Islam di Indonesia.
Data yang diperoleh dan terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yakni dengan cara menggambarkan atau memaparkan teori yang ada dengan data yang diperoleh dari perpustakaan maupun informasi dari literatur yang menjelaskan seputar filosofis Manajemen Pendidikan Tinggi Islam.[45] Kemudian melakukan interpretasi berarti menyusun dan merakit unsur-unsur yang ada dengan cara yang baru, merumuskan hubungan baru antara unsur-unsur lama.[46] Sedangkan normatif yakni dengan menggunakan peraturan yang disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan manajemen pendidikan tinggi Islam.
Dalam pengumpulan data peneliti melakukan serangkaian aktifitas observasi terhadap data di lapangan melalui wawancara atau observasi.[47] Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan berstruktur. Dalam penelitian kualitatif, John Lofland dan Lyn Lofland menjelaskan bahwa sumber data utamanya adalah kata-kata dan tindakan.[48]
1.        Untuk mendukung data lapangan yang valid, peneliti juga melakukan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, observasi, peninjauan lapangan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang menjadi sampel dalam penelitian ini.
2.        Data primer diperoleh dari informan yang berhubungan langsung dengan keberadaan PTKIS yang berada di wilayah Kopertais 1 DKI Jakarta yang mendukung terlaksananya program pendidikan. Adapun data sekunder diperoleh dari informan atau praktisi pendidikan tinggi yang memahami tentang manajemen sumber daya manusia perguruan tinggi.
Untuk mengumpulkan data maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari:
1.        Metode In Depth Interview
Wawancara (interview) dilakukan secara mendalam. Maksud dari interview ini adalah dengan mengumpulkan data melalui wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan stakeholder yang berkaitan dan dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu Kopertasi 1 DKI Jakarta, Diktis Kementerian Agama RI, dan Kementerian Ristekdkti RI dengan kebijak-kebijakan seputar manajemen pendidikan tinggi Islam serta stakeholders lainnya yang expert dibidangnya. Sutrisno Hadi dalam hal ini mengemukakan bahwa interview adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.[49] Dengan demikian sumber-sumber data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini terjaga keasliannya (valid). Untuk mendapatkan data digunakan pedoman wawancara.
Wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog untuk diskusi dengan informan yaitu beberapa informan yang dianggap mengetahui banyak informasi tentang Manajemen Pendidikan Tinggi Islam. Sebagaimana dijelaskan Lofland, bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan. Dalam hal ini percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dan merupakan proses untuk kepentingan penelitian dengan cara dialog antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan atau yang memberi informasi untuk mendapatkan data yang akurat dan konkrit.[50]
Wawancara ini merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin menggali informasi secara langsung dan jelas dari informan. Berdasarkan cara pelaksaannya wawancara dibagi dua jenis yaitu :
a.         Wawancara berstrukur adalah wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
b.        Wawancara tidak bersturktur adalah wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaannya.
Pedoman wawancara dimaksudkan adalah alat atau instrumen yang digunakan sebagai sarana penunjang dan membantu dalam wawancara secara langsung ke lapangan penulisan dengan menggunakan sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.  Metode ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan objektif. Dalam prakteknya, metode dengan menggunakan pedoman wawancara tersebut diberikan dengan tanya jawab secara langsung dan mendalam kepada para responden atau informan dalam rangka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian.
2.        Observasi
Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. [51] Observasi atau yang sering disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra. Yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.[52] Observasi dilakukan secara non partisipan, dimana peneliti berperan hanya sebagai pengamat fenomena yang diteliti yang berkaitan dengan mendukung pada kebutuhan data dalam penelitian tentang Manajemen Pendidikan Tinggi Islam. Pengamatan secara langsung untuk mendapatkan gambaran yang utuh terkait fokus penelitian. Hasil pengamatan disusun dalam catatan lapangan. Isi catatan lapangan berupa peristiwa rutin, temporal, interaksi dan interprestasinya yang berkaitan proses regulasi kebijakan hukum dan kegiatan operasional yang mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
3.        Dokumentasi
Dokumentasi yaitu dengan menggunakan data yang telah terdokumentasikan oleh Kopertasi 1 DKI Jakarta dan Diktis Kementerian Agama RI seputar manajemen Pendidikan Tinggi Islam. Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku refrensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, serta cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa buku-buku, literatur, laporan tahunan mengenai dokumen program Kopertais 1 DKI Jakarta dan Diktis Kementerian Agama RI. Dalam mengumpulkan data tersebut merupakan upaya untuk mencari dan menata data secara sistematis dalam memberikan peningkatan pemahaman bagi peneliti mengenai masalah yang menjadi kajian bagi peneliti yang yang nantinya akan disajikan kepada orang lain. Pengumpulan data pada penelitian ini diawali dengan wawancara dan dokumen.
Adapun teknik analisis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis dengan pendekatan analisis filosofis. Dengan kata lain penyusun tidaklah semata-mata bertujuan untuk pencanderaan (penggambaran) secara sistem masih faktual dan akurat seputar manajemen pendidikan tinggi Islam. Teknik analisis data tersebut dianalisa kembali berdasarkan data yang valid dan relevan serta konsekuen dengan pembahasan persoalan yang ada yang selanjutnya akan dijadikan sebuah kesimpulan sementara dengan berpijak pada kerangka berfikir yang terlah ada. Dalam penelitian ini yaitu: Deduktif yaitu proses berfikir yang berangkat dari pengetahuan atau fakta-fakta yang bersifat khusus seputar aturan sistem manajemen pendidikan tinggi Islam. Kemudian metode ini digunakan untuk mengetahui secara lengkap (detail) pada pokok permasalahan yang di dapat dari sumber data lain seperti pisau analisis dari penelitian proposal disertasi ini yaitu berdasarkan kajian Pendidikan Islam.[53]
Induktif yaitu metode ini dimaksudkan untuk memperoleh pengertian-pengertian yang utuh tentang pemahaman tema yang akan diteliti yakni dengan mengangkat data-data dan fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa hukum yang bersifat konkrit konsep Manajemen Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum sebagai solusi dan pemahaman umum terhadap jawaban dari pertanyaan seputar permasalahan konsep Manajemen Pendidikan Tinggi Islam yang diangkat dalam penelitian ini.[54]

G.           Sistematikan Penulisan
Setelah melewati pengumpulan data, melakukan seleksi dan klarifikasi serta analisis terhadap isi pembahasan ini, selanjutnya penyusun akan menguraikan setiap pembahasan ini, dan dalam setiap pembahasan akan dibentuk dalam laporan yang sistematis, yaitu yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:
Bab I, Pendahuluan. Berisi tentang pertanggungjawaban metodologi penyusun proposal disertasi yang meliputi sub-sub bab, antara lain: latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisa.
Bab II, Diskursus Manajemen Sumber Daya Manusia. Berisi tentang; Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Islam, Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Good University Gonernance.
Bab III, Objek Penelitian. Berisi tentang Profil KopertaisWilayah 1 DKI Jakarta dan Profil Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kopertais Wilayah I DKI Jakarta.
Bab IV, Pembahasan Penelitian. Berisi tentang penjabaran perumusan masalah penelitian yaitu: 1). Bagaimana manajemen sumber daya manusia dalam konsep Good University Governance.? 2). Bagaimana implementasi manajemen sumber daya manusia dalam konsep Good University Governance pada perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Kopertais WilayahI DKI Jakarta.? 3). Bagaimanakah penerimaan segenap sumber daya manusia atas implementasi manajemen sumber daya manusia dalam konsep Good University Governance.? 4). Bagaimanakah hasil yang dicapai dengan diimplementasikannya manajemen sumber daya manusia dalam konsep Good University Governance?
Bab V, Kesimpulan. Berisi tentang intisari penelitian, saran dan rekomendasi bagi pengembangan penelitian.


RENCANA DAFTAR ISI
BAB I         PENDAHULUAN
A.       Latar Belakang Masalah
B.       Identifikasi, Perumusan dan Pembatasan Masalah
C.       Tujuan Penelitian
D.       Signifikansi dan Manfaat Penelitian
E.        Penelitian Terdahulu Yang Relevan
F.        Metodologi Penelitian
G.       Sistematika Penulisan

BAB II       MANAJEMEN KEPEMIMPINAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI ISLAM
A.       Teori-Teori Manajemen Kepemimpinan
B.       Manajemen Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam
C.       Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia
D.       Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Islam
E.        Kebijakan Peningkatan Mutu Kepemimpinan dan Sumber Daya Manusia
F.        Implementasi Kebijakan Mutu Kepemimpinan dan Sumber Daya Manusia Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

BAB III      PROFIL PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM KOPERTAIS WILAYAH I DKI JAKARTA
A.       Profil KopertaisWilayah 1 DKI Jakarta
B.       Profil Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kopertais1 DKI Jakarta

BAB IV      MANAJEMEN KEPEMIMPINAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM KOPERTAIS 1 DKI JAKARTA
A.       Analisis Manajemen Kepemimpinan Perguruan Tinggi Kegamaan Islam
B.       Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi Kegamaan Islam.
C.       Analisis Keterlibatan Sumber Daya Manusia Dalam Kegiatan dan Pengembangan Perguruan Tinggi
D.       Analisis Penguatan Motivasi Keterlibatan Sumber Daya Manusia Dalam Kegiatan dan Pengembangan Perguruan Tinggi

BAB V        ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU KEPEMIMPINAN DAN SUMBER DAYA PERGURUAN TINGGI KEGAMAAN ISLAM.
A.       Analisis Kebijakan Peningkatan Mutu Kepemimpinan Dan Sumber Daya Perguruan Tinggi Kegamaan Islam.
B.       Keterlibatan Stakeholder Perguruan Tinggi Dalam Perumusan Kebijakan Peningkatan Mutu Kepemimpinan Dan Sumber Daya Perguruan Tinggi Kegamaan Islam.
C.       Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Kepemimpinan Dan Sumber Daya Manusia Oleh Perguruantinggi Kegamaan Islam
D.       Peningkatan Mutu Kepemimpinan dan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Perguruan Tinggi Islam

BAB VI      PENUTUP
A.       Kesimpulan
B.       Saran dan Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN













DAFTAR PUSTAKA


A.M. Lutfi, Membangun Negara Sejahtera Penuh Ampunan Allah Model Pembangunan Qaryah Thayyibah: Suatu Pendekatan Pemerataan Pembangunan, Dawam Rahardjo (Ed), Jakarta: Intermasa: 1997.

Abbas, Syahrizal, Manajemen Perguruan Tinggi, Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2009.

Abdul Azis Wahab & Sudi Rahayu, “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good University Governance Terhadap Citra Serta Implikasinya Pada Keunggulan Bersaing Perguruan Tinggi Negeri Pasca Perubahan Status Menjadi Bhmn (Survei Pada Tiga Perguruan Tinggi Negeri Berstatus Bhmn Di Jawa Barat)”, Jurnal Administrasi Pendidikan, Volume XVII No. 1 Oktober 2013.

Altbach, Philip G.  & Umakoshi, Toru , Asian Universities: Historical Perspectives and Contemporary Challenges, New York: Universtiy Press, 2004.

Arthur, James & Bohlin, Karen E., Citizenship and Higher Education, Canada: RoutledgeFalmer, 2005.

Azra, Azyumardi, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milinium Baru, Jakarta: Prenada Kencana, 2000.

Bass, B.M., Avolio, B.J., Jung, D.I. and Berson, Y. (2003), “Predicting Unit Performance by Assessing Transformational and Transactional Leadership”, Journal of Applied Psychology, Vol. 88, No. 2, 207–218.

Bastamam, Hanna Djumhara, "Dimensi Spiritual dalam Psikologi Kontemporer", Ulumul Qur'an No. 4 Vo. V tahun 1994), 18-19.

Bogdan R.C, & Biklen S.K, Qualitatif Research for Educational: An Introduction to Theory and Methods,  Boston : Allyn, 1982.

Bono, J.E. and Judge, T.A. (2004), “Personality an d Transformational and Transactional Leadership: A Meta-Analysis”, Journal of Applied Psychology, Vol. 89, No. 5, 901–910.

Bradley AO., Dennis, Prof. University Governance-Governing What ?. Makalah yang disampaikan pada Business Higher Education Round Table Conference, November 2003.

Bungin, Burhan, Penelitian Kualitatif , Jakarta : Kencana, 2010.

Creswell, John W., Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantatif, dan Mixed Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Dahlan, Alwi, Memahami Globalisasi: Tantangan Perguruan Tinggi Abad 21, Jakarta; BP-7 Pusat, 1998.

Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif,  (Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Darajat, Zakiah, et. al. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Effendi, Sofian, ”Menghadapi Liberalisasi Pendidikan Tinggi”.
http//www.google.com, diakses pada 12 Maret 2018.

Effendi, Sofian, Pengelolaan Perguruan Tinggi Menghadapi Tantangan Global, Makalah Pada Seminar Nasional Majelis Rektor Indonesia Di Makassar, 31 Januari - 2 Februari 2003

Effendi, Sofian. Membangun Good Governance : Tugas Kita Bersama. Prosiding Seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi.Universitas Gadjah Mada, 25-27 September 2003.

Fattah, Nanang. 1999. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Hadi, Sutisno, Metodologi Penelitian II, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980.

Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Offset, 1995, Jilid II.


Huberman, A. Michael & Miles, Matthew B., Data Management  and Analysis Methods, New York: Jersey Pers, 1984.

International Monetary Fund. The Role of the IMF in Governance Issues: Guidance Note. IMF Executive Board, July 25, 1997.

Kartono, Kartini, Pengantar Metodologi Research Sosial, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Koen, M.P., and Bitzer, E.M. (2010), “Academic Lead ership In Higher Education: A “Participative” Perspective”, Fromone Institution, Volume 8 Issue 1.

Leisyte, L., Enders, J. and de Boer, H. (2009), “Th e balance between teaching and research in Dutch and English universities in the context of university governance reforms”, Journal High Education (2009) 58:619–635.

Lofland, John & Lofland, Lyn H., Anliyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis , Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1984.

Lytord, Jean Francois, The Post Modern Condition : A Report on Knowledge, Minneapolis: University Minnesota Press, 1999.

Margono, Metode Penelitian Pendidikan, Jakartta: Rineka Cipta, 2005.

Matondang, Yakub, Perguruan Tinggi Islam sebagai Subjek dan Objek Moral Akademik di Era Globalisasi. Dalam Syahrin Harahap (Ed), Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.

Moleong, Lexi J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Nasution, Lutfi I., Indonesia di Tengah Proses Globalisasi: Dampak, Tantangan dan Harapan, (Makalah: 1997.

Nasution, S., Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung: Tarsito, 2003.

Nuriyah, Manajemen Mutu Pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Disertasi SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 15 Februari 2018.

Osborne, David; Ted Gaebler. Reinventing Government. Reading, Addison-Wesley, 1992.

Lihat juga Public Universities and Challenges in Years Ahead, “BUDIMAN 59 - Suara Universiti Malaya” tahun ke 25, ISSN 0126-7949,

Putra Daulay, Haidar, Pendidikan Islam Dalam Mencerdaskan Bangsa, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012.

Qutb, Muhammad, Ru'yah Islamiyah li ahwal al-Alami al-Muashir, terj. Abu Ridho, Darul Wathon li'an-Nasyri, 1991.

Recomendations for Good University Governance in Denmark, report by the committee “University Boards in Denmark”, 2003.

Rienties, B., Beausaert, S., Grohnert, T., Niemantsverdriet, S. and Kommers, P. (2011), “Understanding academic performance of international students: the role of ethnicity, academic and social integration”, Higher Education: The International Journal of Higher Education Research, published online 24 July 2011.

Saefuddin, A.M., "Nilai-nilai dan Kehidupan Spiritual di Abad 21" dalam Permasalahan Abad 21 Sebuah Agenda, Yogyakarta: Supress, 1993.

Sanaky,  Hujair an, Paradigma Pendidikan Islam, Yogyakarta: Safira Insani Press, 2003.

Satori, Djam’an & Komariah Aan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta, 2009.

Siswanto, Ely, Good University Governance; Prinsip dan Implementasi Dalam Penggalian Pendapatan, Malang: Gunung Samudera, 2014.

Sjahrir, Good Governance di Indonesia Masih Utopia : Tinjauan Kritis Good Governance”. Jurnal Transparansi Edisi 14/Nov 1999. Masyarakat Transparansi Indonesia, 1999.

Slamet, Penilaian Good University Governance Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (Studi Di Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum Di Kota Malang), paper Penelitian Kompetitif Kolektif Program Bantuan Dana Penelitian, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Soehartono, Irawan, Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan ilmu sosial lainnya, Bandung: Rosdakarya, 2008.

Soekamto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, cet. Ketiga, Jakarta: UI Press, 1986.

Stevenson, Michael Dr.. University Governance and Autonomy Problems in Managing Access, Quality and Accountability. Keynote Address to ADB Conference on University Governance. Denpasar, Indonesia, April 26, 2004,

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetisi dan Praktiknya, Jakarta: PT.  Bumi Aksara, 2008.

Sulisworo D, “Model Kepemimpinan Modern di Program Pascasarjana Universitas Ahmad Dahlan”. Journal of Education and Learning  Vol.6 (1) Tahun 2012, 43-50.

Sumarto, Hetifah Sj.. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2003.

Sunyoto, Danang, Metodologi Penelitian Ekonomi Alat Statistik & Analisis Output Komputer, Yogyakarta: Caps, 2011.

Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tanjung, Hendri & Devi, Abrista, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Jakarta: Gramata Publishing, 2013.

Tanjung, Hendri etc, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Jakarta: Gramata Publishing; 2013.

Tobroni, “Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam: Mencari Format Baru Manajemen yang Efektif di Era Globalisasi”, Jurnal Sosio-Religia, Vol. 7 No. 3, Mei 2008, 830-833.,

Widjajanti, Kesi & Kusumaningtyas, Eviatiwi, Sugiyanto, Good University Governance Untuk Meningkatkan Excellent Service Dan Kepercayaan Mahasiswa (Studi Kasus Fakultas Ekonomi Universitas Semarang), Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 17 Nomor 2, Juni 2015.

Woods, Ngaire. “The Chalenge of Good Governance for the IMF and the World Bank Themselves”. World Development Vol. 28 No. 5. Great Britain, 2000.

Yahya, M. Daud, Paradigma Pendidikan Tinggi Islam dan Relevansinya Dengan Pasar Kerja di Era Global, Banten: Transpustaka, 2012.

Yusuf, Musfirotun, “Membangun Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Global”, Jurnal Forum Tarbiyah, Vol. 7, No. 1, Juni 2009, 56.



[1] Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milinium Baru,
(Jakarta: Prenada Kencana 2000), 31.
[2] Sofian Effendi, ”Menghadapi Liberalisasi Pendidikan Tinggi”.
http//www.google.com, diakses pada 12 Maret 2018.
[3] Syahrizal Abbas, Manajemen Perguruan Tinggi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2009). xi-xii
[4] Tobroni, “Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam: Mencari Format Baru Manajemen yang Efektif di Era Globalisasi”, Jurnal Sosio-Religia, Vol. 7 No. 3, Mei 2008, 830-833., lihat juga Sofian Effendi, ”Menghadapi Liberalisasi Pendidikan Tinggi”.
http//www.google.com, diakses pada 12 Maret 2018, 4.
[5] Sjahrir, Good Governance di Indonesia Masih Utopia : Tinjauan Kritis Good Governance”. Jurnal Transparansi Edisi 14/Nov 1999. Masyarakat Transparansi Indonesia, 1999, lihat juga Stevenson, Michael Dr.. University Governance and Autonomy Problems in Managing Access, Quality and Accountability. Keynote Address to ADB Conference on University Governance. Denpasar, Indonesia, April 26, 2004, lihat juga Sumarto, Hetifah Sj.. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2003, lihat juga Woods, Ngaire. “The Chalenge of Good Governance for the IMF and the World Bank Themselves”. World Development Vol. 28 No. 5. Great Britain, 2000.
[6] Bradley AO., Dennis, University Governance-Governing What ?. Makalah yang disampaikan pada Business Higher Education Round Table Conference, November 2003, lihat juga Effendi, Sofian. Membangun Good Governance : Tugas Kita Bersama. Prosiding Seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi.Universitas Gadjah Mada, 25-27 September 2003, lihat International Monetary Fund. The Role of the IMF in Governance Issues: Guidance Note. IMF Executive Board, July 25, 1997), lihat juga Osborne, David; Ted Gaebler. Reinventing Government. Reading, Addison-Wesley, 1992. Lihat juga Public Universities and Challenges in Years Ahead, “BUDIMAN 59 - Suara Universiti Malaya” tahun ke 25, ISSN 0126-7949, lhat juga Recomendations for Good University Governance in Denmark, report by the committee “University Boards in Denmark”, 2003.
[7] Hujair an Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam,  (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2003), 4.
[8] Sofian Effendi, Pengelolaan Perguruan Tinggi Menghadapi Tantangan Global, Makalah Pada Seminar Nasional Majelis Rektor Indonesia Di Makassar, 31 Januari - 2 Februari 2003, 3.
[9] Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Mencerdaskan Bangsa (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012). 68.
[10] Zakiah Darajat, et. al. Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 29.
[11] Yakub Matondang, Perguruan Tinggi Islam sebagai Subjek dan Objek Moral Akademik di Era Globalisasi. Dalam Syahrin Harahap (Ed), Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), 3.
[13] Shrode Dan Voich menyatakan bahwa tujuan utama manajemen adalah produktivitas dan kepuasaan. Tujuan ini tidak tunggal bahkan jamak atau rangkap, seperti peningkatan mutu pendidikan. Kegiatan manajerial meliputi banyak aspek, namun aspek utama dan esensial yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). George R. Terry dan Stephen G.Franklin dalam buku mereka yang ber judul “ Principles of Management” juga me-nekankan empat macam bagian dari proses manajemen (fungsi manajemen) yang disingkat dengan POAC: planning, organizing, actuating, dan controlling., lihat Fattah, Nanang. 1999. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda Karya, 21-25.
[14] Sulisworo D, “Model Kepemimpinan Modern di Program Pascasarjana Universitas Ahmad Dahlan”. Journal of Education and Learning  Vol.6 (1) Tahun 2012, 43-50.
[15] Koen, M.P., and Bitzer, E.M. (2010), “Academic Lead ership In Higher Education: A “Participative” Perspective”, Fromone Institution, Volume 8 Issue 1.
[16] Bono, J.E. and Judge, T.A. (2004), “Personality an d Transformational and Transactional Leadership: A Meta-Analysis”, Journal of Applied Psychology, Vol. 89, No. 5, 901–910.
[17] Bass, B.M., Avolio, B.J., Jung, D.I. and Berson, Y. (2003), “Predicting Unit Performance by Assessing Transformational and Transactional Leadership”, Journal of Applied Psychology, Vol. 88, No. 2, 207–218.
[18] Leisyte, L., Enders, J. and de Boer, H. (2009), “Th e balance between teaching and research in Dutch and English universities in the context of university governance reforms”, High Educ (2009) 58:619–635.
[19] Rienties, B., Beausaert, S., Grohnert, T., Niemantsverdriet, S. and Kommers, P. (2011), “Understanding academic performance of international students: the role of ethnicity, academic and social integration”, Higher Education: The International Journal of Higher Education Research, published online 24 July 2011.
[20] Sulisworo D, “Model Kepemimpinan Modern di Program Pascasarjana Universitas Ahmad Dahlan”,  Journal of Education and Learning. Vol. 6 (1) Tahun 2012, 43-50.
[21] Muhammad Qutb, Ru'yah Islamiyah li ahwal al-Alami al-Muashir, terj. Abu Ridho (Darul Wathon li'an-Nasyri, 1991), 289-290
[22] Yakub Matondang, Perguruan Tinggi Islam sebagai Subjek dan Objek Moral Akademik di Era Globalisasi..., 14-17.
[23] A.M. Lutfi, Membangun Negara Sejahtera Penuh Ampunan Allah Model Pembangunan Qaryah Thayyibah: Suatu Pendekatan Pemerataan Pembangunan, Dawam Rahardjo (Ed), (Jakarta: Intermasa: 1997), 31
[24] A.M. Lutfi, Membangun Negara Sejahtera Penuh Ampunan Allah Model Pembangunan Qaryah Thayyibah….,. 32
[25] Yakub Matondang, Perguruan Tinggi Islam sebagai Subjek dan Objek Moral Akademik di Era Globalisasi…., 19
[26] Yakub Matondang, Perguruan Tinggi Islam sebagai Subjek dan Objek Moral Akademik di Era Globalisasi…, 4-5
[27] Lutfi I. Nasution, Indonesia di Tengah Proses Globalisasi: Dampak, Tantangan dan Harapan, (Makalah: 1997), 11.
[28] A.M. Saefuddin, "Nilai-nilai dan Kehidupan Spiritual di Abad 21" dalam Permasalahan Abad 21 Sebuah Agenda, (Yogyakarta: Supress, 1993). 13.
[29] Hanna Djumhara Bastamam, "Dimensi Spiritual dalam Psikologi Kontemporer", Ulumul Qur'an No. 4 Vo. V tahun 1994), 18-19.
[30] Alwi Dahlan, Memahami Globalisasi: Tantangan Perguruan Tinggi Abad 21, (Jakarta; BP-7 Pusat, 1998)
[31] Ely Siswanto, Good University Governance; Prinsip dan Implementasi Dalam Penggalian Pendapatan, (Malang: Gunung Samudera, 2014), 1-5.
[32] Abdul Azis Wahab & Sudi Rahayu, “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good University Governance Terhadap Citra Serta Implikasinya Pada Keunggulan Bersaing Perguruan Tinggi Negeri Pasca Perubahan Status Menjadi Bhmn (Survei Pada Tiga Perguruan Tinggi Negeri Berstatus Bhmn Di Jawa Barat)”, Jurnal Administrasi Pendidikan, Volume XVII No. 1 Oktober 2013.
[33] Kesi Widjajanti & Eviatiwi Kusumaningtyas Sugiyanto, Good University Governance Untuk Meningkatkan Excellent Service Dan Kepercayaan Mahasiswa (Studi Kasus Fakultas Ekonomi Universitas Semarang), Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 17 Nomor 2, Juni 2015.
[34] M. Daud Yahya, Paradigma Pendidikan Tinggi Islam dan Relevansinya Dengan Pasar Kerja di Era Global, (Banten: Transpustaka, 2012), v.
[35] Jean Francois Lytord, The Post Modern Condition : A Report on Knowledge, (Minneapolis: University Minnesota Press, 1999), xxv.
[37] James Arthur & Karen E. Bohlin, Citizenship and Higher Education, (Canada: RoutledgeFalmer, 2005), v.
[38] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: PT. Rosdakarya, 1983),  3.
[39] Penelitian kualitatif yang akan dilaksanakan ini memiliki ciri-ciri sebagaimana dikemukakan Bogdan dan Biklen yaitu: (a) Latar alamiah sebagai sumber data, (b) peneliti adalah instrumen kunci, (c) penelitian kualitatif lebih mementingkan proses dari pada hasil, (d) peneliti dengan pendekatan kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif,  (e) makna yang dimiliki pelaku yang mendasari tindakan-tindakan mereka merupakan aspek esensial dalam penelitian kualitatif, lihat Bogdan R.C, dan Biklen S.K, Qualitatif Research for Educational: An Introduction to Theory and Methods,  (Boston : Allyn, 1982),  82.
[40] Ciri-ciri utama penelitian kualitatif yang dikemukakan Danim  bahwa penelitian kualitatif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka dan kalaupun ada angkanya hanya sebagai penunjang serta data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan lain-lain, lihat Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif,  (Bandung: Pustaka Setia, 2002),  51.
[41] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian….,  5.
[42] Penelitian yang bertujuan untuk memperdalam, menggali, menjajaki suatu gejala. Lihat Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. Ketiga, (Jakarta: UI Press, 1986), 9-10. Lihat juga Sumadi Suyasubrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: CV Rajawali Press, 1989), 19. Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetisi dan Praktiknya (Jakarta: PT.  Bumi Aksara, 2008), 157. Lihat juga Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 75. Lihat juga Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan ilmu sosial lainnya (Bandung: Rosdakarya, 2008), 35. Lihat juga 34Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 6. Lihat juga John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantatif, dan Mixed (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 4.
[43] Lexi J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 157. Lihat juga Hendri Tanjung dan Abrista Devi, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 83. Lihat juga Danang Sunyoto, Metodologi Penelitian Ekonomi Alat Statistik & Analisis Output Komputer (Yogyakarta: Caps, 2011), 22.
[44] Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong bahwa penelitian kualitatif menghasilkan deskripsi/uraian berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku para informan yang dapat diamati dalam suatu situasi social. Dikemukakan juga oleh Danim  bahwa penelitian kualitatif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka dan kalaupun ada angkanya hanya sebagai penunjang serta data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan lain-lain. Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: PT. Rosdakarya, 1983),  3, lihat juga Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif,  (Bandung: Pustaka Setia, 2002),  51.
[45] S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2003), 126.
[46] S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif,..., 127.
[47] Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakartta: Rineka Cipta, 2005),  165.
[48] John Lofland dan Lyn H. Lofland, Anliyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis (Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1984),  47.
[49] Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), Jilid II, 193.
[50] Djam’an Satori dan  Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif  ( Bandung : Alfabeta, 2009),   76.
[51]  Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 32.
[52] Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif ( Jakarta : Kencana, 2010),   115. 
[53] Analisis data dikatagorikan kepada tiga tahap proses, yaitu: tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis terjadi sebelum pengumpulan data dalam membuat rancangan penelitian, pada tahap pengumpulan data dan pelaksanaan analisis awal, serta setelah pengumpulan data sebagai hasil akhir, lihat A. Michael Huberman & Matthew  B. Miles, Data Management  and Analysis Methods, (New York: Jersey Pers, 1984),  429.
[54]  Hendri Tanjung etc, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: Gramata Publishing; 2013), 211-234. Lihat juga Sutisno Hadi, Metodologi Penelitian II, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980), 36-42.
close
close