Loading...

Senin, 10 Juni 2019

Efektivitas Pelaksanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 Sebagai Refleksi Panjang Penyelenggaraan Pemilu 2014 dan Pemilihan 2017 di DKI Jakarta


MS Anang, S.Sos.I, M.I.Kom.

abstract

Election Campaigns are presented in order to provide an opportunity for each contestant to build emotional closeness by convincing his or her potential voters through a peaceful and dignified vision, mission, program and self-image, as part of the political education of the community, so that the prospective voter can also build his emotional closeness with prospective leaders rationally for beliefs built on the rationality of the vision, mission, program and self-image that the contestants offer in a peaceful and dignified way.

Keywords: Campaign, Emotional Proximity, Reassuring Voters, Choosing Rationality, Peace and Dignity.

abstraksi
Kampanye Pemilu dihadirkan dalam rangka memberikan kesempatan bagi setiap kontestan untuk membangun kedekatan emosional dengan cara menyakinkan calon pemilihnya melalui visi,misi program dan/atau citra diri secara damai dan bermartabat, sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat, sehingga calon pemilih dapat juga membangun kedekatan emosionalnya dengan calon pemimpinnya secara rasional atas keyakinan yang dibangun berdasarkan rasionalitas dari visi, misi, program dan/atau citra diri yang ditawarkan para kontestan secara damai dan bermartabat.

Kata Kunci : Kampanye, Kedekatan Emosional, Meyakinkan Pemilih, Rasionalitas Memilih, Damai dan Bermartabat.

Latar Belakang
Pemilihan Umum, merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem politik demokrasi modern. Di mana, dengan konsep representasinya, telah menjadikan pemilu/Pemilihan sebagai sebuah mekanisme strategis, untuk mewujudkan sstem demokrasi modern tersebut. Argumentasi ini awalnya dibangun oleh Joseph Schumpeter dalam bukunya yang  berjudulCapitalism, Socialism and Democracy (Schumpeter, 2003). Pada bukunya tersebut, Schumpeter mengatakan:

To put it differently, we now take the view that the role of the people is to produce a government, or else an intermediate body which in turn will produce a national executive[1] or government. And we define: the democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people’s vote.[2]


Hal ini menunjukan, Schumpeter mengangap, rakyat memiliki peran untuk menghasilkan pemerintahan, atau badan perantara yang pada gilirannya, akan menghasilkan eksekutif atau pemerintah secara nasional, dan demokrasi adalah merupakan sebuah metode, di mana setiap individu memperoleh kekuatan  untuk mencapai keputusan politik, mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan melalui sebuah proses yang kompetitif dalam memperoleh suara rakyat.Secara spesifik, Schumpeter lebih lanjut mengatakan bahwa



Democracy means only that the people have the opportunity of accepting or refusing the men who are to rule them. But since they might decide this also in entirely undemocratic ways, we have had to narrow our definition by adding a further criterion identifying the democratic method, viz, free competition among would-be leaders for the vote of the electorate.[3]

Oleh karena itu, dalam setiap pelakanaan pemilu di negara mana pun itu, akan selalu menghadirkan tahapan di mana terjadi interaksi (kampanye) antara kontestan pemilu untuk menyampaikan dan meyakinkan calon pemilihnya. Di mana, parakontestan tersebut. berharap merka dilayakan untuk mengemban kepercayaan, memangku kedaulatan para pemilih sebagai penyelenggara pemerintahan.
Hal ini lah kemudian, yang menyebabkan pelaksanaan kampanye, seharusnya menjadi sebuah sarana penyampaian ide dan pemikiran, atau pun garis kebijakan peserta pemilu, yang akan dijalankan, jika dikemudian hari, peserta pemilu tersebut, memenangkan pemilu, kepada calon pemilihnya. Hal ini disebabkan, hanya melalui kampanye, calon pemilih dapat mengetahui, mempelajari bahkan mengkritisi ide pemikiran maupun garis kebijakan peserta pemilu, hingga sampai pada kesimpulan, apakah, pada hari H pemungutan suara, peserta pemilu tersebut dapat menjadi pilihan yang tepat dan dapat memperjuangkan aspirasi dan kehendak dari calon pemilih.
Namun demikian, mungkin saja sampai saat ini,kita tidak pernah melintaskan dalambenak kita,ukuran efektiftas pelaksanaan kampanye yang dilakukan selama ini.Sebuah pertanyaan menggelitik terkait kampanye, apakah kampanye yang sering dianggap sebagai fase penting dalam Pemilu, dengan dana sangat besar, akan menghasilkan capaian yang signifikan untuk mengubah keputusan calon pemilih?. Apakah calon anggota dewan atau pun partai politik, cukup hanya dengan memberikan selembar kaus, dan memajang alat peraga kampanye, kemudian dapat membuat rakyat mengubah pilihan mereka?
Merujuk paradigma lama politik Indonesia, rakyat hanya dihadirkan lima tahun sekali dalam masa Pemilu,sedangkan kampanye, identik dengan pengerahan massa, bersifat ideologis, dan penuh dengan luapan emosi. Setuju atau pun tidak, Parpol,sejatinya telah menjebakan diri pada pemahaman, kampanye sama denganpengerahan massa, berartibut partai, konvoi dan sebagainya. Padahal, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, kampanye model tersebut justru lebih banyak menghasilkandampak negative, daripadamanfaatnya. Tak jarang, kampanye dengan model seperti itu, memunculkan potensi kerawanan atas konflik sosial yang senantiasa menghantui khalayak umum pada masa kampanye.
Parahnya, untuk merebut kesempatan seperti itu, Parpol bahkan rela menghabiskan dana miliaran rupiah yang terdiversifikasi[4] pada berbagai bentuk aktivitas dan atribut kampanye. Partai politik, dengan kampanyenya telah membius rakyat sehingga seolah kampanye yang demikian, menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memenangkan hati rakyat. Kampanye didudukan sebagai sebuah parhelatan pesta rakyat,yang oleh karenanya, rakyat seolah diperbolehkan, untuk sejenakmelupakan persoalan kesulitan ekonomi,maupun sosial yang menghimpit.
Atas hal tersebut kemudian, muncul pertanyaan,bagaimanakah seharusnya, kampanyedilaksanakan, sehingga tujuan dari kampanye sebagai sarana interaktif penyampaian visi, misi maupun program yang sifatnya mendidik calon pemilih sehingga mereka dapat memilih secara rasional peserta pemilu dapat tercapai?
Atas pertanyaan tersebut, makalah dalam bentuk artikel jurnal ini, akan berusaha memberikan gambaran jawaban secara deskriptif, yakni berdasarkan pada normadan peraturan perundang-udangan yang berlaku, teori sosial, doktrin atau pendapat ahli dan literature, pendapat narasumber, serta kasus-kasus yang terjadi. Dalam penelitian dengan pendekatan deskriptif,[5] dengan analisis kualitatif,[6] makalah dalam jurnal ini mengambarkan keadaan yang sebenarnya dan dianalisa melalui pengukuran secara cermat atas fenomena sosial yang terjadi pada penyelenggaraan kampanye sebagai salah satu tahapan Pemilu.
Kampanye memiliki beberapa pengertian. Hal ini tergantung bagaimana masing-masing negara menempatkan kampanye berdasarkan kajian dan kebutuhan atas struktur sistem pemilu yang dianut. Namun demikian, merujukatas apa yang disampaikan Philipus M Hadjon dan kawan-kawan, dalam buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, menurut mereka:

Definisi bukanlah merupakan satu-satunya cara untuk menjelaskan suatu konsep, apalagi untuk konsep hukum yang sejak dulu telah diingatkan Immanuel Kant: “Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht”.[7]


Oleh karenanya, atas banyaknya definsi dan deskripsi atas kampanye, dalam keterbatasan penulisan dalam sebuah artikel, makalah dalam artikel jurnal ini hanya akan menyampaikan beberapa teori kampanye, yang sifatnya mendukung pemikiran yang dituangkan dalam artikel ini.
Pertama, adalah pengertian kampanye merujuk pada Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.Di mana, kampanye pemilu didefinisikan sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi,misi program dan/atau citra diri peserta pemilu.[8]
Kedua, dalam konteks partai politik,sebagaimana didefinisikan oleh Everett M Rogers dan John D Storey, dalam Handbook of Communication Science, terbitan Sage Publication di tahun 1987, menjelaskan, bahwa kampanye merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan terencana, yang diharapkan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak dan dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.[9]
Ketiga, adalah kampanye berdasarkan pandangan Michael Pfau, dan Roxanne Parrot,yang mendefiniskan kampanye sebagai sebuah proses yangdirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentan waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan. Menurut mereka“A Campaign is conscius, sustained and incremental procces designed to be implemented over a specified periode of time forthe purpose of influencing a specified audience ”.[10]
Merujuk pada pemikiran di atas, makakampanye dilakukan untuk menciptakan efektertentu, pada sasaran khalayakramai, dengan limitasi waktu tertentudan dengan metode komunikasi yang terorganisasi.Selain itu, kegiatankampanye harus bersifat persuasif,sehingga masyarakat pemilih, mau menerima dan melakukan apa yang dikampanyekanberdasarkan kesukarelaan.Hal ini disebabkan,prinsip dari kampanye yang adalah tindakan persuasi secaranyata.
Dalam kampanye, terdapat dua unsur penting, yaitu pesan-pesan dan perubahan perilaku pemilih. Karena perubahan merupakan tujuan utama kampanye, maka isi, bentuk, dan cara penyampaian pesan memainkan peranan yang amat penting bagi tercapainya tujuan tersebut. Perubahan dapat terjadi,apabila, pesan yang disampaikan mudah dimengerti oleh masyarakat pemilih.
Terdapat teori yang dapat mengemas pesan agar lebih menarik bagi konstituen, yaitu teori political marketing. Political marketing merupakan usaha kandidat atau tim sukses dalam memasarkan kandidat kepada masyarakat pemilih. Teoripolitical marketing merujuk kepada perilaku dunia bisnis yang ditransformasikan ke dalam dunia politik yang bersifat kompetitif. Aplikasi dari kompetisi politik adalah kandidat diidentikkan sebagai produk dan masyarakat pemilih sebagai konsumen.

Pembahasan
Sejak Pemilihan Umum tahun 1977, pemilu mulai diselenggarakan setiap 5 tahun sekali.Di mana, mulai pada pemilu tahun 1977 pula, peserta pemilu diciutkan menjadi dua Partai dan satu Golongan Karya. Kepersertaan pemilu yang hanya diikuti tiga kontestan ini terjadi, setelah pemerintah bersama-sama dengan DPR melakukan penyederhanaan jumlah partai jumlah partai,melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar.Kepersertaan tiga kontestan ini bertahan sampai dengan pemilu di tahun 1997.
Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaanya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan Presiden digantikan oleh Wakil Presiden B.J Habibie. Atas desakan publik, Pemilu segera dilaksanakan. Alhasil, pada tanggal 7 Juni 1999,terselenggaralahPemilu pertama pasca runtuhnya Orde Baru.
Pada saat itu,selain desakan publik, terselenggaranya Pemilu di tahun 1999 bertujuan untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan publik, termasuk dunia internasional. Hal ini disebabkan,Pemerintahan dan lembaga-lembaga negara yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah tidak dianggap sebagai representasi kedaulatan rakyat.
Penyelenggaraan Pemilu di tahun 1999, dilakukan untuk memilih anggota DPR,DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Ada pun kontestan yang menjadi peserta berjumlah 48 Partai Politik yang bersaing memperebutkan 462 kursi dari 500 kursi di DPR.[11]Selanjutnya, para anggota DPR terpilih,di MPR, bersama utusan golongan dan utusan daerahmelaksanakan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.[12]
Penyelenggaraan pemilu setiap lima tahun sekali berlanjut terus, sampai pada Pemilu 2004, yang merupakan pemilu pertama di Indonesia yang memberikan hak bagi warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk dapat memilih secara langsung anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD tingkat II, sertaPresiden dan Wakilnya. Selain itu, sejak pemilu 2004, juga dilakukan pemilihan bagi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai representasi kewilayahan.
Setelah beberapa kali melakukan perbaikan sistem dan metode dalam penyelenggaraan Pemilu, bangsa Indonesia akan memasuki babakan baru dari pesta demokrasi rakyat. Di mana kita akan bersiap untuk menyongsong Pemilu Serentak 2019. Pemilu yang mengabungkan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Pemilu Presiden. Bahkan memasuki tahun 2018 ini, kita telah melewatibeberapa tahapan untuk menuju Pemilu serentak tanggal 17 April 2019 mendatang.
Kini, pasca penetapan peserta pemilu legislatif oleh KPU,enam belas (16) Partai Politik sebagai kontestan di tingkat nasional dan empat (4) Partai lokal di Provinsi Di Aceh, kesemuanya tengah bersiap untuk mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya. Demikian halnya dengan para bakal calon anggota DPD yang sebelumnya telah memenuhi persyaratan dukungannya pun, tengah berproses mendaftarkan diri menjadi calon anggota DPD di KPU RI untuk memperebutkan total seratus tiga puluh enam (136) kursi, dari tiga puluh empat (34) Provinsi. Terakhir tentunya adalah penjajankan-penjajakan para pemilik suara maupun kursi di Pemilu 2014, yang memiliki hak untuk mengusung Paslon Presiden dan Wakil Presiden, yang dipastikan akan memberikan peningkatan-peningkatan eskalasi politik tersendiri pada Pemilu serentak 2019 ini.  
Hiruk pikuk tahapan kontestasi ini tentunya harus dijadikan penanda bagi seluruh masyarakat Indonesia, yang memiliki hak pilih untuk juga bersiap diri, mengenal dan mempelajari rekam jejak dari masing-masing calon, baik bagi calon anggota legislatif, DPD sampai dengan Paslon Presiden dan Wakil Presiden yang akan diusung oleh masing-masing peserta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk digaris bawahi, mengingat keserentakan Pemilu yang juga berarti keserentakan aktivitas dari seluruh peserta di tiga pemilu dalam memberikan efek tertentu, sebagai upaya meyakinkan pemilih untuk memilih para calon yang berkontestasi pada tiga jenis pemilu yang diserentakan tersebut.
Dalam proses penyelenggaraan Pemilu, kegiatan kampanye para peserta pemilu diatur dalam ketentuan undang-undang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 276 ayat (1), yaitu:


 “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah ditetapkan  Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dimulainya masa tenang.”[13]


Secara tekhnis,KPU merinci hal tersebut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  5 tahun 2018Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019,[14]di mana disebutkan, kampanye dilaksanakan sejak 23 September 2018-13 April 2019.Dengan kata lain, kampanye di tiga pemilu tersebut, dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan.
Masa kampanye pada pemilu serentak 2019 dapat dikatakan lebih pendek dibandingkan masa kampanye pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 lalu.Di mana saat itu, kampanye sudah dapat dilaksanakan,terhitungtiga (3) hari sejak parpol ditetapkan sebagai peserta pemilu, yang jika dihitung, waktu yang dapat digunakan untuk melakukan kampanye hampir setahun lamanya. Dalam kurun waktu yang telah ditetapkan tersebut, peserta pemilu diharapkan memanfaatkan waktu yang seluas-luasnya untuk mengkampanyekan dirinya dengan ketentuan yang diatur sebagaimana undang-undang.
Agar kampanye terselanggara dengan baik, maka diatur metode untuk menyampaikan pesan-pesan kampanye, peserta pemilu dapat melakukan kampanye pemilu melalui;pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga ditempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet, rapat umum, debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[15]      
Metode kampanye memang telah ditetapkan, dan atas apa yang dilakukan di luar yang diatur, tentu sangat berpotensi menjadi pelanggaran. Namun demikian, peserta tentunya diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk melakukan inovasi-inovasi terkait metode yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang tersebut.
Pertama, inovasi peserta pemilu dapat diambil dari metode pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka yang mulai beken pada Pemilihan Gubernur DKI tahun 2012.Saat itu,Jokowi sapaan akrab Bapak Joko Widodo orang nomor satu di Indonesia sekarang, tengah mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta, berpasangan dengan pasanganya Basuki Tjahaya Purnama, atau yang lebih dikenal dengan nama Ahok. Dalam menggunakan kesempatan untuk berkampanye, pasangan ini mengubah konsep tempat pertemuan pada metode kampanye pertemuan tata muka, dan pertemuan terbatas. Jika sebelumnya dilakukan dalam ruangan, maka kedua pasangan ini memindahkan lokasi menjadi tempat-tempat umum di mana terdapat banyak khalayak. Inovasi pada metode kampanye ini kemudian menjadi terkenaldengan istilah blusukan,[16] yang kemudian, hingga saat ini, banyak digunakan dan dicontoh oleh peserta pemilu maupun pemilihan.
Pasangan Jokowi dan Ahok dengan blusukannya saat itu, telah berhasil melakukan perubahan konsep pada metode kampanye yang dugunakan untuk menyampaikan visi, misi dan program caleg atau capres di masa kampanye Pemilu 2014. Pertemuan yang biasanya dilakukan di ruangan tertutup, terkesan satu arah dan tidak dialogis, perlahan mulai dianggap kurang efektif untuk mencapai tujuan pengenalan diri.
Berbeda dengan blusukan yang justru ternyata mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, terkait pembangunan citra diri dari peserta pemilu yang memang menjadi tujuan dari kampanye, dan sejalan dengansistem pemilu pemilihan secara langsung, yang ingin mendekatkan pemilih dengan calon pemimpinnya. Melaluibusukan,Caleg atau pun Capres maupun Cawapresnya, langsung mendatangi warga, dan dapat secara interaktif mendengarkan serta menangapi aspirasi maupun keluh kesah dari calon pemilih, di wilayah yang dianggap strategis untuk berkampanye,seperti terminal, pasar, dan bahkan rumah-rumah warga yang ingin didatangi.
Blusukan, adalah metode kampanye yang menurut makalah dalam jurnal ini,sebagai metode yang paling mudah, efektif dan efisien untuk dilaksanakan.Metode kampanye yang besaran anggarannyaselalu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dari masing-masing peserta pemilu. Hanya saja, cukup disayangkan, dari beberapa penyelenggaraan kampanye di berbagai tempat di Indonesia, metode blusukan justru menjadi metode yang paling banyak memberikan kontribusi adanya temuan dugaan pelanggaran pemilu.
Namun demikian, selain memiliki banyak kelebihan, namun model bluskan ini pun memiliki kelemahan. Setidaknya terdapat dua kelemahan dari metode bluskan ini. Pertama, model blusukan membutuhkan sistem keamanan yang cukup ketat. Hal ini untuk mengantisipasi antusiasme masyarakat yang besar, saat mereka didatangi oleh para calon yang bisa saja itu adalah idola dan pilihan mereka kelak. Pihak keamanan wajib extra keras bekerja, karena keamanan dihadapkan dengan masyarakat yang kadang memaksakan diri untuk melihat bahkan sekedar bersalaman, yang dalam pemahaman mereka, hal tersebut merupakan sebuahkebanggan.
Kedua, metode blusukan yang pada kampanye Pemilu 2014 menjadi trend sendiri bagi peserta pemilu, juga memiliki kelemahan. Selain paling banyak berkontribusi terjadi pelanggaran, kedekatan secara fisik antara kontenstan dengan calon pemilih, juga dapat berpotensi digunakan pemilih dan/atau pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemboikotan dan/atau penghadangan atas kegiatan kampanye di daerah tersebut. Hal ini pula yang kemudian terjadi pada pasangan calon Gubernur Ahok-Djarot pada Pimilihan Gubernur DKI tahun 2016-2017 lalu. Metode blusukan yang dijadikan salah satu senjata pamungkas, idak berjalan dengan lancar. Di mana  kampanye blusukannya dihadang/dihalangi oleh sekelompok massa yang menolak kehadiran merekadi beberapa lokasi. Walaupun dilakukan penangan berdasarkan kajian yang kemudian terbukti memenuhi unsur tindak pidana pemilu [17]dan di vonis Pengadilan Negeri Jakarta Barat.[18]
Kedua, penyebaran bahan kampanye.Walaupun model lama, namun penyebaran bahan kampanye masih dapat dikatakan cukup efektif untuk mencapai tujuan kampanye. Bahan kampanye dapat dibuat dalam bentuk benda atau bentuk lain, yang tentunya, harus disesuaikan dengan aturan atas harga maksimal dari pembuatan bahan kampanye. Bahan kampanye memuat visi, misi, program, simbol-simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye pemilu, yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan/atau caleg tertentu.
Penyebaran bahan kampanye ini dapat dilakukan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau pada kegiatan kampanye lainnya. Bahan kampanye yang dimaksud dapat berupa kartu nama, selebaran, pulpen, blocknote, topi, kaos, payung dan kelender dengan mencantumkan pesan atau materi kampanye.
Ketiga, selain bahan kampanye, kampanye pun dapat menggunakan metode alat peraga kampanye, yang dipasang ditempat-tempat umum dan/atau lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.Merujuk hasil pengawasan Bawaslu DKI Jakarta pada Pemilu tahun 2014,Pengawas Pemilu Ibukota beserta jajaranya mencatatkantelah menemukan ribuan bahan kampanye dan alat peraga kampanye dipasang dan disebar tidak sesuai dengan ketentuan, sebagaimana dipaparkan pada table 1.1 dan 1.2 berikut ini.
Tabel 1.1
Rekapitulasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Partai Politik
Se-DKI Jakarta Pada Pemilu DPR,DPD dan DPRD Provinsi Tahun 2014
NO
PARTAI
BALIHO
SPANDUK
BENDERA PARPOL
UMBUL2
STIKER / BANNER
JUMLAH
1
NASDEM
58
325
2058
274
787
3.502
2
PKB
41
312
1101
160
325
1.089
3
PKS
65
682
4075
889
1369
7.128
4
PDIP
155
684
3467
708
1528
6.542
5
GOLKAR
50
304
3911
452
663
5.380
6
GERINDRA
46
470
2279
336
491
3.622
7
DEMOKRAT
89
616
3273
396
1720
6.094
8
PAN
34
407
1605
230
534
2.810
9
PPP
34
328
2401
312
498
3.573
10
HANURA
32
321
4385
257
1013
6.008
11
PBB
8
143
390
60
148
765
12
PKPI
7
85
1189
167
121
1.569
Sumber Data, Divisi Pengawasan Bawaslu DKI Jakarta 2014

Tabel 1.2
Rekapitulasi Penertiban Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Se-DKI Jakarta Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014
NO
KOTA
PAS
LON
TGL AKSI
BALIHO
SPANDUK
BEN
DERA
UMBUL2
BANNER
PAM
FLET
STI
KER
TO
TAL
1
JAKPUS
PR – HT
1-2 Juli 2014
47
265
516
0
84
0
0
912
2
JW – JK
0
233
108
0
0
0
0
341

PR – HT
6-Jul-14
117
1176
362
0
578
101
0
2334

JW – JK
85
2042
1099
153
781
507
0
4667

TOTAL
249
3716
2085
153
1443
608
0
8,254
1
JAKBAR
PR – HT
1-2 Juli 2014
0
118
15
0
0
0
0
133
2
JW – JK
1
48
2
0
0
0
0
51

PR – HT
6-Jul-14
18
1608
332
0
204
0
411
2573

JW – JK
18
1836
277
0
211
0
483
2825

  TO
TAL
37
3610
626
0
415
0
894
5,582
1
JAKSEL
PR – HT
6-Jul-14
76
2083
217
245
515
156
0
3292
2
JW – JK
83
317
292
319
372
283
0
1666

TO
TAL
159
2400
509
564
887
439
4,958
1
JAKTIM
PR – HT
6-Jul-14
98
4593
665
11
27
25
0
5419
2
JW – JK
170
4666
759
17
83
6
0
5701

TO
TAL
268
9259
1424
28
110
31
11,120
1
JAKUT
PR – HT
6-Jul-14
390
626
401
0
0
467
0
1884
2
JW – JK
490
519
361
0
0
351
0
1721

TO
TAL
880
1145
762
0
0
818
3,605
1
PL 1000
PR – HT
5 JULI 2014
0
102
16
0
0
0
510
628
2
JW – JK
0
109
26
0
0
0
566
701

TOTAL
0
211
42
0
0
0
1329

DKI JKT
PR – HT
746
10571
2524
256
1408
749
921
17,175

JW – JK
847
9770
2924
489
1447
1147
1049
17,673

DKI  JKT
TOTAL
1593
20341
5448
745
2855
1896
1970
34,848
Sumber data Divisi Pengawasan Bawaslu DKI Jakarta 2014

Ada perbedaan pengaturan beberapa metode kampanye pada Pemilu Pemilu tahun 2014 dengan Pemilu Serentak 2019. Perbedaan ini terjadi pada pembiayaan beberapa metode kampanye seperti pembuatan alat peraga beserta penyebarannya dan kampanye media cetak, eletronik, dan internet.Jika pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014, pencetakan dan penyebaran alat peraga kampanye diserahkan pada peserta pemilu, kini difasilitasi KPU dengan dibebankan pada APBN.[19]
Tahapan kampanye yang akan dilaksanakan pada Pemilu 2019, tentu tidak dapat dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya, namun kita dapat membandingkannya dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur di tahun 2017. Di mana ada kesamaan pengaturan, terkait pembiayaan alat peraga yang dibiayai dan difasilitasi KPU, hal ini maksudkan untuk mempertegas asas kesamaan dimana diharapkan tidak ada lagi calon legislative ataupun acalon kepala daerah yang mendominasi alat peraga yang akan dipasang di tempat-tempat yang sudah ditentukan, karenanya pengaturan terkait dengan alat peraga kampanye mutlak diperlukan walapun saat ini figuritas seseorang harus dipublikasikan sebagai bagian dari mekanisme pengenalan atau citra diri yang akan disampaikan kepada khalayak atau calon pemilih untuk jauh lebih mengnal calonya secara baik.
Berdasarkan data pengawasan data Pengawasan pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2016, Pengawas Pemilu Ibukota beserta jajaranya mencatatkantelah menemukan ratusan bahan kampanye dan alat peraga kampanye dipasang dan disebar tidak sesuai dengan ketentuan, sebagaimana dipaparkan pada table 1.3, berikut ini.[20]


Tabel 1.3
Identifikasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
yang tidak sesuai dengan Ketentuan

NO
PASANGAN CALON
JB
JP
JT
JS
JU
KS
TOTAL
1
PASLON 1
(Agus-Silvi)
365
27
236
135
81
20
864
2
PASLON 2
(Ahok-jarot)
126
25
482
53
40
5
731
3
PASLON 3
(Anies-Sandi)
859
17
309
117
88
0
1390
4
PROVOKATIF
62
52
46
49
7
1
217
Jumlah
1412
121
1073
354
216
26
3202
Sumber Data Divisi Pengawasan Bawaslu DKI Jakarta 2017

Fasilitasi alat peraga kampanye oleh KPU DKI, ternyata cukup signifikan meminimalisir  pelanggaran pemasangan alat  peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tim Kampanye banyak mengeluhkan terkait alat peraga ini, karena terkadang karena situsi alam, hujan bahkan angin, membuat alat peraga kampanye yang dipasang oleh KPU berjatuhan, hilang bahkan pengerusakan, namun kurang direspon cepat oleh jajaran KPU. Ini juga disebabkan keterbatasan tidak adanya pengadaan kembali alat peraga kampanye bagi pasangan calon.
Atas hal ini kemudian berdasarkankajian dalam makalah jurnal ini, penyelenggara perlu meninjau teknis atas metode ini dengan cara mengevaluasi ketahanan dan kualitas alat peraga, maupun keamanan dari alat peraga tersebut. Dengan demikian, alat peraga kampanye tersebut, dapat bertahan sampai pada hari masa tenang.
Hal lain yang perlu diperhatikan selain ketahanan dan kualitas serta keamanan dari alat peraga adalah munculnya alat peraga lainnya yang bukan dari KPU, dan bukan sebagai alat peraga peserta pemilu. Namun alat peraga-peraga ini menampilkan konten-konten yang sifanya merupakan fitnah, provokatif bahkan mengarah pada pembunuhan karakter dari kontestan Pemilu. Keberadaan alat peraga-peraga “gelap” tersebut pada akhirnya memunculkan permasalahan baru.
Sebagaimana pemberitaan yang dikutip dari salah satu media online dan cetak Tempo terkait penertiban alat peraga liar, Bawaslu DKI bersama Pemerintah Provinsi DKI telah menurunkan ribuan spanduk dengan isi pesan provokatif, ketimbang alat peraga kampanye dua kandidat pasangan calon. Di mana terdapat dalam pemberitaan tersebut, juga mengutip pernyataan Komisioner Bawaslu DKI, Mimah Susanti. Mimah mengatakan "Jadi 1.230 itu untuk 600 spanduk terkait dengan alat peraga kampanye, 630 itu yang mengarah diduga pada provokatif,"[21]
Dalam Pengawas Pemilu menurunkan spanduk-spanduk yan diduga mengarah ke prvokatif. Di lapangan penurunan spanduk-spanduk ini menjadi tantangan baru bagi pengawas pemilu di DKI, karena jika alat peraga kampanye diturunkan pengawas pemilu berkordinasi dengan tim kampanye. Namun, untuk ini pengawas pemilu berhadapan dengan masyarakat pemilih. Bawaslu DKI Jakarta beserta jajarannya bekerja sama dengan pemerintah daerah bahkan pihak kepolisian untuk menurunkannya, karena adu argumentasi dengan para pihak di lapangan seringkali terjadi sehingga membutuhkan keamanan lebih lanjut untuk menghindari bentrok dilapangan dengan masyarakat.[22]
Hal ini pula dirasakan penting untuk dilakukan, agar  tujuan untuk memenuhi unsur keadilan, juga akan sangat membantu fungsi pengawasan dari lembaga pengawas pemilu dalam mengawasi pelaksanaan kampanye model-model seperti ini. Di mana, melalui pengaturan alat peraga dan iklan difasilitasi KPU ini, maka setiap alat peraga dan/atau kampanye iklan di luar fungsi fasilitasi KPU, adalah aktivitas dan/atau tindakan yang melanggar hukum pemilu.
Keempat, adalah metode kampanye menggunakan media sosial. Seiring perubahan jaman dan cepatnya kemajuan teknologi, sejak penyelenggaraan Pemilu 2014, pelaksanaan Kampanye di Indonesia sudah memanfaatkan metode kampanye melalui media sosial. Metode ini dirasa cukup mempunyai pengaruh yang signifikan, karena laporan dari lembaga terkait pengguna internet di Indonesia, telah mencapai 50% dari total penduduknya.
Menurut beberapa lembaga riset, penggunaan internet di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Seperti data riset yang disampaikan lembaga riset pasar e-Marketer, yang mengkonfirmasi tingkat populasi netter di tanah air sejak tahun 2014 terus mengalami peningkatan. Bahkan Indonesia sudah menduduki  peringkat  ke-6 terbesar di dunia dalam hal pengguna internet. Di mana menurut data tersebut, jumlah pengguna internet di tahun 2014, mencapai 23,7 juta orang, dan diperkirakan pada tahun 2017, akan mencapai jumlah 112 juta orang.[23] Demikian halnya dengan Informasi yang direlase Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Setidaknya 143 juta orang di Indonesia, telah terhubung dengan jaringan internet sepanjang 2017.[24]
Hal-hal ini kemudian yang mungkin saja, menjadi salah satu alasan, mengapa perlu pengaturan khusus terkait penggunaan media sosial untuk kegiatan kampanye. Di mana, pengaturan KPU tersebut mengaharuskan seluruh akun-akun yang digunakan untuk media kampanye, didaftarkan secara resmi ke KPU Provinsi/KPU Kabupate/Kota. Walaupun realitas dilapangan, pengaturan tersebut tidak terlalu efektif untuk menjaga issue-isue kampanye yang dilarang. Hal ini disebabkan, tindakan kampanye hitam dan/atau penyebaran isu-isu yang dilarang, muncul dari akun-akun anonim (yang tidak dikenal) dan bahkan menyebarkan hoax bulling, hate speech, propaganda serta berita palsu.
Selanjutnya metode kelima adalah kampanye menggunakan media elektronik maupun cetak.Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan pesan kampanye oleh peserta pemilu kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan,sandiwara, debat dan bentuk lainnya yang berisikan ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada peserta Pemilu. Kampanye  Pemilu dalam bentuk iklan media massa cetak dan media massa elektronik  diatur dengan  ketentuan sebagai berikut : (a) memberikan  kesempatan yang sama pada peserta pemilu untuk menyampaikan tema dan materi kampanye pemilu dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan subtansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional; (b) materi dan substansi peliputan media harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik; (c) media massa cetak dan lembaga penyiaran dapat menyediakan rubrik khusus bagi peserta pemilu.
Metode Kampanye di Media Massa elektronik dianggap paling efektif untuk melakukan propaganda politik, karena menurut penulis media yang ada di Indonesia ini masih bersifat nasional, walaupun sudah mulai menjamu rmedia media lokal, namun informasi (berita) yang ditayangkan secara langsung menjadi pilihan sendiri para pemirsa. Bawaslu DKI Jakarta menerima laporan dari Tim Kampanye Pasangan Calon Adanya dugaan pelanggaran Statisun TV One dalam program Apa Kabar Indonesia,  pelapor  ini yang diduga mendukung salah satu pasangan calon,[25] karena keterbatasan kewenangannya, maka tindak lanjut atas dugaan pelanggaran ini diteruskan kepada Dewan Pers jika yang diduga melanggar media massa cetak dan kepada Komisi Penyiaran Indonesia, untuk Media Massa elektronik. Di setiap penyelenggaraan Pemilu ada gugus tugas yang dibentuk bersama antara Bawaslu, KPU, KPI  dan Dewan Pers.
Selain menerima laporan, Bawaslu DKI Jakarta juga menemukanKoordinator Divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Mimah Susanti mendapatkan koran terbitan Harian Umum Media Indonesia pertanggal 14 November 2016 , yang didalamnya terdapat Tabloid Umum Dua Mingguan Jakarta Kerja . Dalam Tabloid Dua Mingguan jakarta Kerja, berisi pemberitaan visi misi program kerja,testimonia tokoh dan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat, yang merupakan pasangan calon nomor 2 pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017.[26]
Setelah aktivitas kampanye dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, ada masa dimana semua aktivitas kampanye dihentikan yakni Masa Tenang. Masa tenang adalahmasa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye. Masa Tenang sebagaimana dimaksud berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
Peraturan tekhnis tentang Kampanye belum disahkan oleh KPU RI, namun sosialisasi terkait dengan pengawasan kampanye telah dilakukan oleh Bawaslu berdasarkan Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran agar tidak ada celah kosong yang dimanfaatkan oleh peserta pemilu untuk melakukan pelanggaran. Bawaslu juga  mensosialisasikan makna  citra diri yang dimaksud di Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, citra diri  didefinisikan sebagai logo dan nomor urut partai. Menurut Bawaslu, semua spanduk, baliho atau reklame-reklame yang bergambar ketua umum partai politk Pemilu 2019 yang merupakan salah satu bentuk citra diri partai politik harus segera diturunkan. sebagai contoh di wilayah DKI Jakarta di beberapa titik spanduk ,baliho atau reklame yang mengandung citra diri segera diturunkan oleh pengawas pemilu. Sedangkan menurut KPI Dalam catatan Komisi Penyiaran Indonesia per tanggal 20 Februari, ada 12 stasiun televisi yang menayangkan iklan partai politik sebelum masa kampanye.Total 115 spot iklan dengan durasi 15 detik yang tersebar di 12 stasiun tadi. Setelah diperingatkan KPI, delapan stasiun menghentikan siaran iklan tersebut, sedangkan empat lainnya belum.[27]
Berbeda dengan aturan Pemilu 2014, yang memberikan kesempatan pada peserta pemilu untuk melakukan kampanye lebih awal, pasca penetapan partai politik peserta Pemilu. Kampanye Pemilu 2019, baru akan dimulai setelah ditetapkannya Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD dan DPRD, sehingga menurut makalah dalam jurnal ini, masa tenggang yang cukup lama sebelum dimulainya kampanye dapat menimbulkan potensi “curi” startkampanye.dari peserta pemilu.
Sebagai penutup pembahasan, makalah ini hendak mengutip pemikiran Rikson Nababan dalam Jurnal Bawaslu DKI Edisi Oktober 2016, yang mengatakan:

Dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, kampanye masih didefinsikan secara kumulatif, dari bentuk kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. Oleh karena itu, jika ada satu saja unsur dalam definisi kampanye ini tidak terpenuhi, maka atas kejahatan secara substansi telah terjadi tersebut, tidak dapat ditindak lanjuti oleh Pengawas Pemilu. Hal ini masih diperparah dengan tambahan persyaratan seperti dilakukan oleh orang yang terdaftar sebagai tim pemenangan/kampanye, serta dilakukan pada masa kampanye. Hal ini berarti, setiap tindakan kejahatan kampanye tidak bisa ditindak, jika, tidak dilakukan oleh orang yang terdaftar dalam daftar tim pemenangan/kampanye, dan dilakukan diluar masa kampanye.[28]


Dalam hal ini, atas apa yang telah dikemukan Nababan tersebut, seolah telah terfaktualkan dalam penelitian pada makalah jurnal ini. Adanya kelemahan terkait regulasi yang tidak tegas dan multi tafsir, telah menciptakan ceruk atas potensi terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu pada tahapan kampanye. Terlebih persoalan kumulatif dan alternatif terkait materi dari terjadinya sebuah pelanggaran. Hal ini juga kemudian, yang menyebabkan penegakan hukum pemilu, baik yang sifatnya administrasi dan pidana, tidak dapat tertindaklanjuti ke proses selanjutnya.

Simpulan
Berdasarkan paparan dan analisa yang ada dalam artikel ini, didapatkan beberapa simpulan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari artikel dalam jurnal ini. Adapun kesimpulanya adalah sebagai berikut:
1.      Tahapan kampanye tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan Pemilu. Masa ini menjadi ajang adu gagasan peserta pemilu untuk menarik simpati pemilih, karena kampanye adalah sarana penyampaian ide dan pemikiran, secara rasional, damai dan bermartabat. Di mana hal tersebut kemudian, dijawantahkan dalam pelaksanaan program. jika dikemudian hari, peserta pemilu tersebut, memenangkan pemilu. Metode kampanye seperti tatap muka, baik dalam bentuk pertemuan terbatas di dalam ruangan, maupun secara blusukan untuk mendengar aspirasi masyarakat, serta memberikan solusi pemecahannya, menjadi metode yang efektif, efisien dan murah. Hal ini disebabkan, beberapa bentuk metode kampanye seperti iklan media dan/atau alat peraga, sudah diambil alih oleh negara melalui KPU. Oleh karenanya, metode blusukan sudah seharusnya menjadi pilihan utama dalam pelaksanaan kampanye ke depan. Hanya saja, tujuan mulia dari metode blusukan ini, haruslah dijauhkan dari tindakan pembodohan kepada calon pemilih, dengan upaya pemberian uang dan/atau barang di luar batasan nominal ketentuan yang telah diatur, apapun alasannya. Demikian terkait faktor keamanannya, kedewasaan dalam menerima perbedaan sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela pada kontestan lainnya, terlebih dengan terjadinya beberapa kasus penghadangan dalam pelaksanaan kampanye bentuk ini. Oleh karenanya, pihak keamanan pun sudah seharusnya sigap dan tangkas dalam menertibkan dan mengamankan kegiatan kampanye-kampanye blusukan.
2.      Perubahan pengaturan terkait waktu pelaksanaan kampanye di setiap penyelenggaraan pemilu cukup membingungkan bukan saja bagi kontestan, namun juga bagi masyarakat. Tak bisa dipungkiri curi start kampanye masih terus terjadi, dengan alasan sosialisasi peserta pemilu memulai membangun citra diri melalui kampanyenya, baik melalui media eletronik, cetak dan/atau alat peraga yang dipasang pada papan reklame dan/atau bando jalan.Dengan kesepakatan gugus tugas antara Bawaslu,KPU dan KPI tentang makna citra diri dalam kampanye, agar ditegakkan seadil-adilnya. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menegakkan aturan terkait dengan citra diri ini yang banyak di gunakan dalam bahan kampanye/alat peraga kampanye. Oleh karena itu, maka dibutuhkankesadaran atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kedewasaan terhadap setiap perbedaan dari setiap pemangku kepentingan dalam tahapan kampanye, akan menjadi kunci utama suksesnya penyelenggaraan kampanye pemilu yang damai dan bermartabat.




Daftar Pustaka

Buku
Hadjon, Philipus M, et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994.
Pfau,Michael dan Roxanne Parrot., Persuasive Communication Campaigns. Boston, Allyn and Bacon, 1993
Rogers, Everett M dan Storey J. D., “Communication Campaign”. dalam Handbook of Communication Science, ed. C.R. Beger dan S.H. Chaffe. New Burry Park: Sage publication,1987.
Scumpeter, Joseph A, Capitlism, Socialism, and Democracy. New York: Harper, 1947.
Singarimbun, Masri, dan Soifian Effendi, ed., Metode Penelitian Survai.Jakarta: LP3ES, 1989.
Sukmadinata, Nana Syaodih, Metode penelitian Pendidikan.Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Jurnal

Nababan, Rikson H., “Indeks Kerawanan Pilgub DKI 2017”, Jurnal Bawaslu DKI, (Edisi Oktober 2016), hal 43-60.

Undang-Undang

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Perubahan
_______. Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Nomor 10 tahun 2016, LN Tahun 2016, No.130, TLN No.5898.
_______. Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum, Nomor 7 Tahun 2017, LN Tahun 2017, No. 182, TLN No.6109.
_______. Undang-Undang Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU Nomor 4 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 24, TLN Nomor 3811.
_______. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2015, Peraturan Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019, Nomor 5 Tahun 2018, BN Tahun 2018, No.137.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Putusan No.2044/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt.

Internet

Adyatama, Egy “Bawaslu Jakarta Temukan 1.230 Spanduk Pilkada Bermasalah” melalui https://pilkada.tempo.co/read/860743/bawaslu-jakarta-temukan-1-230-spanduk-pilkada-bermasalah, diakses 25 Juni 2018.
Nursitasari “DKI copot ribuan spanduk kampanye & provokatif” https://regional.kontan.co.id/news/dki-copot-ribuan-spanduk-kampanye-provokatif,  diakses 25 Juni 2018.
Yusuf, Oik “Pengguna Internet di Indonesia Nomor Enam Dunia” https://tekno.kompas.com/read/2014/11/24/07430087/Pengguna.Internet.Indonesia.Nomor.Enam.Dunia, diakses 25 Juni 2018.
Bohang, Fatimah Kartini “Berapa Jumlah Pengguna Internet Indonesia?” https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internet-indonesia, diakases 25 Juni 2018.
Santosa, Bagus “Larangan Kampanye Pemilu 2019” https://www.era.id/read/W5UazZ-larangan-kampanye-pemilu-2019, diakses 25 Juni 2018.

Tabel Matrik
Matrik 1.1. Rekapitulasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Partai Politik Se-DKI Jakarta Pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD Provinsi Tahun 2014.
Matrik 1.2. Rekapitulasi Penertiban Pemasangan Alat Peraga KampanyeSe-DKI Jakarta Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
Matrik 1.3Identifikasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan Ketentuan




[1] The insincere word “executive” really points in the wrong direction. It ceases however to do so if we use it in the sense in which we speak of the “executives” of a business corporation who also do a great deal more than “execute” the will of stockholders. lihat Joseph A, Scumpeter, Capitlism, Socialism, and Democracy, (New York: Harper, 1947), hal 269.
[2]Ibid.
[3]Ibid, hal 284-285.
[4] Menurut para ahli pengertian Diversifikasi adalah kegiatan atau tindakan untuk membuat sesuatu menjadi lebih beragam atau tidak terpaku hanya pada satu jenis saja.
[5] Masri Singarimbun, dan Soifian Effendi, ed., Metode Penelitian Survai (Jakarta: LP3ES, 1989), hal 4.
[6] Nana Syaodih Sukmadinata, Metode penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) hal 53-55.
[7] Atas banyaknya pemikiran ahli hukum terkait definsi maupun deksripsi hukum admistrasi, Phiplipus M Hadjon dan kawan-kawan memberikan peringatan dengan mengutip pernyataan Kant, bahwa dalam menjelaskan sebuah konsep hukum, definisi maupun deskripsi bukalah satu-satunya cara.  Philpus M Hadjon,et.al.,Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994),hal 21.
[8]Repubik Indonesia, Undang-Undang tentang Pemilu, UU Nomor 7 Tahun 2017, LN Tahun 2017 Nomor 182, TLN Nomor 6109, Buku kesatu, Bab I, Psl 1 ayat (35).
[9] Everett M Rogers dan Storey J. D., “Communication Campaign”. dalam Handbook of Communication Science, ed. C.R. Beger dan S.H. Chaffe. (New Burry Park: Sage publication,1987), hal 817.
[10]Michael Pfau, dan Roxanne Parrot., Persuasive Communication Campaigns, (Boston, Allyn and Bacon, 1993), hal 13.
[11] Pada Pemilu Pertama di Era Reformasi, kursi DPR dtetapkan berjumlah 500. Namun demikian, pada saat pelaksanaan pemilu, partai politik hanya berkomeptisi dalam merebut 462 kursi DPR saja. Hal ini disebabkan terdapat 38 kursi DPR yang ditetapkan sebagai kursi fraksi ABRI yang langsung diangkat, tanpa harus melalui mekanisem pemilu. Ada pun pengaturan atas hal tersebut ada pada, Repubik Indonesia, Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU Nomor 4 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 24, TLN Nomor 3811, Bab III, Psl 11 ayat (2) dan (3).
[12]Repubik Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945 Sebelum Amandemen, Bab III, Psl 6 ayat (2).
[13]Undang-Undang tentang Pemilu, Buku ketiga, Bab VII, Psl 276 ayat (1).
[14] Lihat Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019, Nomor 5 Tahun 2018.
[15] Setiap  peserta pemilu serentak 2019, dapat mengupayakan pengenalan diri untuk meyakinkan pemilih melalui visi, misi, dan program kepada calon pemilihnya melalui metode- metode kampanye yang telah diatura dalam undang-undang, lihat, Undang-Undang tentang Pemilu, Buku ketiga, Bab VII, Psl 275, ayat (1).

[16] Blusukan adalah kegiaatan inspeksi lansung secara tersembunyi ke suatu tempat tertentu tanpa pengetahuan banyak orang dengan bertujuan untuk memonitor kinerja pelayanan pubik, melihat situasi dan kondisi dilapangan serta untuk melakukan komunikasi kepada warga asyarakat di sekitar  tempat warga tersebut sekaligus menanggapi keluh kesah mereka.
[17] Dalam pengaturan Undang-Undang Pemilihan, tindakan menghalang-halangi dan/atau mengacaukan kampanye dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu, di mana subjek hukumnya adalah setiap orang, dengan ancaman hukuman  penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam Bulan) dan/atau denda paling sedikti Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lihat Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Nomor 10 tahun 2016, Bab XXIV, Psl 187, Ayat (4).
[18] Bapak Naman, pelaku penghadangan kampanye (Ahok-Jarot) terbukti melakukan tindak pidana pemilu di vonis hukuman 2 (dua) bulan penjara dan masa percobaan empat bulan, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, lihat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Putusan No.2044/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt.
[19] Untuk memenuhi unsur keadilan dalam kampanye, negara melakukan fungsi fasilitasi beberapa metode kampanye melalui KPU, yang dibebankan sebagai beban anggaran APBN, lihat, Undang-Undang tentang Pemilu, Buku ketiga, Bab VII, Psl 275, ayat (2).
[20] Data hasil pengawasan ini disampaikan pada Press Release : 30 Hari Evaluasi pengawasan kampanyePemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, 1 Desember 2017
[21] Sebagai bahan bacaan, pemberitaan tempo.co tentang penertiban alat peraga berupa spanduk-spanduk liar dilakukan Bawaslu DKI dan Pemprov DKI, pasca putaran pertama Pilgub DKI, di mana, spanduk dengan konten fitnah dan provokatif semakin marak dan tersebar merata di seluruh wilayah DKI Jakarta, “Egy Adyatama, Bawaslu Jakarta Temukan 1.230 Spanduk Pilkada Bermasalah” diakses melalui https://pilkada.tempo.co/read/860743/bawaslu-jakarta-temukan-1-230-spanduk-pilkada-bermasalah, pada tanggal 25 Juni 2018.
[22] Sebagai bahan bacaan, dalam pelaksanaan penertiban alat peraga liar, Bawaslu DKI dan Pemrov DKI menggandeng pihak Kepolisian Daerah Metrojaya, hal ini dianggap perlu untuk melindungi dan menertibkan perlawanan warga yang tidak menerima jika alat peraganya diturunkan “Nursitasari, DKI copot ribuan spanduk kampanye & provokatif” diakses melalui, https://regional.kontan.co.id/news/dki-copot-ribuan-spanduk-kampanye-provokatif, pada tanggal 25 Juni 2018.
[23] Sebagai bahan bacaan, jumlah masifnya pengguna internet di Indonesia pada tahun 2014, “Oik Yusuf, Pengguna Internet di Indonesia Nomor Enam Dunia” diakses melalui, https://tekno.kompas.com/read/2014/11/24/07430087/Pengguna.Internet.Indonesia.Nomor.Enam.Dunia, pada tanggal 25 Juni 2018.
[24] Lihat Informasi dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), terkait jumlah pengguna Internet di Indonesia pada tahun 2017, “Fatimah Kartini Bohang, Berapa Jumlah Pengguna Internet Indonesia?” diakases melalui, https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internet-indonesia, pada tanggal 25 Juni 2018.
[25] Bawaslu DKI Jakarta Menerima Laporan dengan nomor registrsi 006/LP/Prov-DKI/XI/2016, 4 November 2016 Dugaan  Pelanggaran iklan kampanye diluar jadwal  yang ditayangkan oleh statiun televisi di TV One dalam acara Apa Kabar Indoensia Pagi. Hasil Kajian bawaslu DKI Jakarta, merekomendasikan kepada KPID untuk ditindaklanjuti.
[26] Bawaslu DKI Jakarta, mencatat temuannya dengan nomor registrasi 001/TM/Bawaslu DKI Jakarta/XI/2016, 22 Noveember 2016 Hasil kajian Bawaslu DKI Jakarta, merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan, maka  Bawaslu Provinsi teruskan ke KPU Provinsi DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti
[27] Sebagai bahan bacaan, walaupun PKPU Kampanye Pemilu Serentak belum disahkan, namun Bawaslu terus melakukan sosialisasi pengawasan kampanye terkait larangan-larangan dalam kampanye, sebagaiman diberitakan “Bagus Santosa, Larangan Kampanye Pemilu 2019” diakses melalui https://www.era.id/read/W5UazZ-larangan-kampanye-pemilu-2019, tanggal 25 Juni 2018.
[28] Rikson H. Nababan, “Indeks Kerawanan Pilgub DKI 2017”, Jurnal Bawaslu DKI (Edisi Oktober 2016), hal 55.

close
close