SELAMAT DATANG MAHASISWA BARU TAHUN 2020/2021

Selasa, 08 September 2020

Dua Unsur Ini Saling Berkaitan dalam Sertifikasi Halal


Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Keputusan Menteri Agama (KMA) 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal di Indonesia, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) berperan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bertugas dalam melakukan pemeriksaan terhadap kehalalan suatu produk dari sisi ilmiah. Hasil pemeriksaan akan dilaporkan pada sidang Komisi Fatwa MUI untuk dijadikan dasar dalam penentuan status kehalalan produk tersebut.



Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim, menjelaskan bahwa MUI merupakan satu-satunya lembaga yang menetapkan kehalalan suatu produk melalui gabungan dua pendekatan, yakni sains dan syariah. Dari sisi sains, dilakukan oleh LPPOM MUI, dan sisi syariah ditetapkan melalui Komisi Fatwa MUI.

 


Berdasarkan UU JPH dan KMA982, LPPOM MUI mempunyai peran sebagai LPH yang melakukan pemeriksaan terhadap kehalalan suatu produk dari sisi ilmiah. Hasil pemeriksaan tersebut, kemudian dilaporkan pada rapat auditor untuk dievaluasi apakah ada kontaminasi bahan non halal atau najis.

 



“Jika tidak, maka hasil tersebut kemudian dilaporkan pada sidang Komisi Fatwa MUI untuk ditentukan status dari produk tersebut apakah halal sesuai syariat Islam atau tidak. Komisi Fatwa MUI inilah yang menentukan status hukum pada produk tersebut,” kata Lukmanul dalam keterangannya, Selasa (8/9).

 



Pendekatan Ilmiah



Lukman menjelaskan, pemeriksaan ilmiah (sains) LPPOM MUI dilakukan oleh auditor-auditor halal yang profesional dan terpercaya. Hingga Agustus 2020, LPPOM MUI diperkuat lebih dari 1.000 auditor halal dari berbagai latar belakang pendidikan. Di antaranya teknologi pangan, kimia, biokimia, teknologi industri, biologi, dan farmasi.

 



Adapun profesi auditor halal LPPOM MUI berasal dari kalangan profesional maupun civitas akademika yang telah berpengalaman dan tersebar di berbagai tempat, baik di LPPOM MUI pusat, maupun di 38 kantor perwakilan yang terdiri dari 34 provinsi di Indonesia dan 4 kantor di China, Korea, dan Taiwan. Bahkan, lebih dari 124 auditor telah mempunyai Sertifikat Komptetensi Kerja Profesi Auditor Halal dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

 



Pendekatan Syariah

 



Sementara itu, dari sisi syariah, ketetapan hukum kehalalan dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI. Fatwa merupakan istinbath hukum kontemporer dalam ranah agama. Yakni fatwa sebagai hasil ijtihad para ulama yang ahli atas fenomena hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Digali berdasarkan kedua sumber utama syariah tersebut, serta ijma’ ulama salafus-sholih.

 



Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa KH. Sholahuddin Al Aiyub, halal termasuk dalam terminologi agama dan hukum. Penetapan suatu produk halal atau haram, hanya bisa dilakukan oleh orang yang berkompeten. Dalam sertifikasi halal, kewenangan penetapan hukum kehalalan produk atau fatwa harus diberikan kepada lembaga yang kompeten, yakni Komisi Fatwa MUI.

 



“Fiqih yang digunakan adalah fiqih qadha’i yang bersifat final dan binding serta sudah pada level aturan negara. Sehingga, sudah tidak dibolehkan adanya perbedaan pendapat. Artinya, kewenangan tidak bisa dibagikan kepada siapa pun. Meski acuannya sama, namun kalau penetapan fatwanya berbeda itu juga tidak bisa,” ujarnya.

 



Ketetapan Halal MUI yang dikeluarkan oleh MUI merupakan Fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI, melalui keputusan sidang Komisi Fatwa, yang menyatakan kehalalan suatu produk, berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI.

 

close
close