SELAMAT DATANG MAHASISWA BARU TAHUN 2020/2021

Jumat, 27 November 2020

Pengawasan Kampanye di Media Sosial Pada Pemilu

PENGAWASAN  KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILIHAN GUBERNUR DKI TAHUN 2017

Oleh: Moh Sitoh Anang


  


A.   Pendahuluan



Pemilihan umum (Pemilu)  dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Serentak merupakan sebuah instrument dalam proses demokrasi dimana mekanisme pergantian kekuasaan dilaksanakan secara konstitusional. Pilkada merupakan cara menentukan pemimpin dalam suatu negara atau wilayah dengan melalui perwakilan-perwakilan oleh kelompok masyarakat yang terbentuk dalam partai politik ataupun tidak melalui partai politik yang dikenal dengan istilah calon perseorangan dalam Pilkada Serentak atau calon independen.



Pada perhelatan Pemilu ataupun Pilkada Serentak, terdapat satu tahapan penting yaitu tahapan kampanye yang merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada saat Pemilihan.

Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya. Bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih, sehingga kampanye memiliki peranan penting bagi pasangan calon sebagai alat ukur dalam menggalang dukungan politik dari para pemilih.



Kampanye mempunyai keterkaitan secara langsung dengan peningkatan elektabilitas pasangan calon. Selain itu kampanye merupakan wujud pendidikan politik bagi masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip jujur, terbuka dan dialogis. Pada Pilkada Serentak tahun 2017 ketentuan setiap kandidat melakukan kampanye diatur melalui Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 dan dalam peraturan tersebut diatur pula tentang metode kampanye yang boleh dilakukan.



Dalam kaitan ini, ampanye melalui media sosial (Medsos) menjadi salah satu bentuk kampanye yang dimasukan dalam kategori kampanye dalam bentuk kegiatan lain (PKPU 4 Tahun 2017 pasal 42 huruf (f)). Pengaturan kampanye Medsos mewajibkan bagi setiap pasangan calon untuk mendaftarkan aku-akun Medsos yang akan digunakan untuk kegiatan kampanye ke KPU. Hal ini penting untuk menghindari adanya pihak-pihak lain yang akan menggunakan atau mengatasnamakan pasangan calon dengan melakukan kegiatan kampanye yang dilarang.



Perkembangan teknologi dan informasi melalui Medsoskian cepat dan bahkan penggunaan Medsos dapat dilakukan serta diakses oleh siapapun tanpa kecuali. Sehingga, keadaan ini apabila dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan kampanye akan menjadi tantangan tersendiri bagi pengawas pemilu untuk melakukan kegiatan pengawasan. Pembatasan jumlah akun menjadi bagian terpenting dalam mengontrol kampanye media sosial, sehingga dapat dibedakan mana yang menjadi akun resmi milik pasangan calon atau mana yang bukan. Karena jumlah akun yang didaftarkan dengan akun yang  tidak terdaftar jumlahnya lebih banyak.



Karenanya, pendaftaran akun Medsos adalah sebagai upaya dalam memudahkan pengawasan kampanye Medsos selama Pilkada Serentak. Disisi lain Jakarta sebagai kota ke lima terbesar di dunia dalam penggunaan Medsos, hal ini menjadi sesuatu yang tidak mudah bagi pengawas pemilu untuk melakukan tugas pengawasan penyelenggaraan Pilkada Serentak khususnya pada tahun 2017. Terlebih lagi, Jakarta bukan hanya sekedar Ibukota Negara Indonesia, tetapi juga Jakarta menjadi kota atau provinsi dan bahkan sebagai barometer penyelenggaraan pemilu atau Pilkada Serentak.



Media baru (New Media) adalah hal baru dalam dunia Komunikasi. Dahulu hanya mengenal istilah media mainstream, yakni media elektronik berupa televisi dan radio serta media cetak seperti koran dan majalah. Akan tetapi saat ini, mengenal apa yang disebut dengan media baru dalam bentuk Medsos, yang bentuk dan jenisnya sangat ragam; seperti: facebook, twitter, instagram, dan lain-lain. Medsos merupakan produk teknologi informasi dan komunikasi modern yang saat ini sedang berkembang dengan cepat dan telah menjadi bagian hidup masyarakat dunia, tak terkecuali Indonesia dan khususnya DKI Jakarta sebagai sebuah Ibu kota Negara.



Penggunaan Medsos oleh pasangan calon dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak   memberi dampak bagi pasangan tersebut dalam meraih dukungan secara politik dari pemilih. Oleh sebab itu, pada penelitian ini akan difokuskan pada  ada atau tidaknya penggunaan Medsos yang menampilkan isu sara, ujaran kebencian, hoax, dan black campaign oleh setiap pasangan calon pada akun-akun resmi yang telah didaftarkan. Bagaimanakah dinamika pencegahan maupun pengawasan oleh pengawas Pemilu terhadap konten Medsos dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak di DKI Jakarta tahun 2017, serta bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur kampanye di Medsos?


Selengkapnya silahkan Baca di PENGAWASAN  KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILIHAN GUBERNUR DKI




close
close